INDONESIAONLINE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tetap terbebas dari aktivitas pertambangan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya informasi mengenai sebagian wilayah perairan di sekitar taman nasional tersebut yang tercantum dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Bakal adanya aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon juga ramai disorot karena rencana Hashim Djojohadikusumo (adik Presiden Prabowo yang juga utusan khusus presiden bidang iklim dan energi) memindahkan badak Jawa di TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Rencana pemindahan badak Jawa itu dikaitkan dengan akan dimulainya pertambangan di Ujung Kulon meski alasan yang dikemukakan adalah melindunga satwa langka itu dari kepunahan jika terjadi tsunami atau letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Namun, pemerintah sudah menegaskan rencana pemindahan badak Jawa batal.
Penetapan kawasan Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Regulasi yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu kemudian menjadi perhatian publik karena mencakup kawasan perairan di sekitar TNUK.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Karena status tersebut, pemanfaatan ruang di kawasan itu harus mengikuti ketentuan perlindungan wilayah konservasi.
Ari juga merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Dalam aturan tersebut, kawasan daratan maupun laut TNUK telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” ujar Ari.
Penegasan serupa disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Ia memastikan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan satu pun izin pertambangan di kawasan TNUK, termasuk wilayah perairan yang mengelilinginya.
Menurut Dwi, dalam penetapan wilayah pertambangan, kawasan TNUK tetap dikecualikan dari wilayah yang dapat dijadikan lokasi pertambangan. “Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” kata dia.
Dwi menjelaskan, pencantuman suatu wilayah sebagai WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status tersebut tidak serta-merta memberikan izin ataupun persetujuan bagi pihak tertentu untuk melakukan aktivitas penambangan.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum suatu wilayah benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Setelah ditetapkan sebagai WUP, wilayah tersebut terlebih dahulu harus ditentukan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP kemudian diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski sudah memperoleh WIUP, perusahaan masih diwajibkan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum menjalankan kegiatan penambangan.
Dwi menambahkan, seluruh proses penerbitan izin harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga persetujuan lingkungan.
Kementerian ESDM, lanjut Dwi, berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan konservasi. “Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Asal-usul Penetapan WUP di Perairan Ujung Kulon
Dwi Anggia turut menjelaskan latar belakang masuknya sebagian perairan di sekitar TNUK dalam WUP. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan keputusan yang baru muncul pada 2026, melainkan telah melalui proses sejak 2013.
Pada tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk WUP di kawasan perairan laut Banten. Namun, usulan untuk wilayah perairan itu belum dimasukkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Dalam proses selanjutnya, sebagian kawasan perairan di sekitar TNUK tercantum sebagai WUP. Penetapan itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Ketentuan tersebut kembali ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dengan demikian, Dwi menyebut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 pada dasarnya merupakan penetapan ulang dari kebijakan sebelumnya sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.






