Fraksi PKB DPRD Kota Malang mempertanyakan perubahan dana transfer pusat dan minimnya belanja modal dalam rancangan APBD 2027.

INDONESIAONLINE – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang. Salah satu persoalan yang disoroti adalah perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi susunan belanja daerah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mempertanyakan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan pemerintah kota setelah muncul perbedaan angka transfer ke daerah (TKD) antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dengan rancangan APBD.

Persoalan ini menjadi perhatian karena pendapatan Kota Malang masih bergantung pada sokongan anggaran dari pemerintah pusat. Perubahan pada komponen tersebut berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Dalam pengantar Wali Kota Malang dan Nota Keuangan APBD 2027 yang disampaikan pada 27 Oktober 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,375 triliun.

Target tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,157 triliun dan pendapatan transfer senilai Rp1,218 triliun. Dengan komposisi itu, pendapatan transfer masih menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pemerintah daerah.

Angka tersebut menjadi bagian dari perhatian Fraksi PKB dalam Pendapat Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang 2027.

Saniman menyebut terdapat perbedaan alokasi setelah terbit surat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.

Surat tersebut memuat penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2027. Besaran yang tercantum disebut tidak sama dengan angka dalam KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya menjadi acuan penyusunan rancangan APBD.

Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pos belanja yang harus disesuaikan oleh pemerintah kota. Fraksi PKB ingin mengetahui apakah penyesuaian akan berdampak pada program tertentu atau mengubah komposisi belanja secara lebih luas.

“Pertanyaan kami dengan adanya perubahan tersebut, sisi belanja apa saja yang mengalami perubahan,” ujar Saniman.

Dana LSDP Rp30 Miliar dan Persoalan Penempatan Anggaran

Selain perbedaan alokasi TKD, Fraksi PKB turut menyoroti dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk program LSDP. Sebelumnya, anggaran tersebut ditempatkan melalui pos belanja tidak terduga (BTT).

Menurut Saniman, perubahan peruntukan maupun penempatan anggaran perlu dijelaskan secara terbuka. Kejelasan itu diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar penganggaran yang tepat dan pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Penempatan anggaran menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD karena setiap pos belanja memiliki fungsi dan mekanisme penggunaan masing-masing. Karena itu, perubahan alokasi tidak cukup hanya terlihat dalam angka, tetapi juga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan dan tujuan penggunaannya.

Catatan Fraksi PKB tersebut sekaligus menyoroti kemampuan fiskal Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan program prioritas kepala daerah. Persoalan ini berkaitan dengan besarnya ruang anggaran yang tersedia setelah kebutuhan belanja daerah diperhitungkan.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah belanja modal. Dalam rancangan APBD 2027, alokasi belanja modal tercatat sebesar Rp142,003 miliar atau setara 5,52 persen dari total belanja daerah.

Porsi tersebut menjadi dasar bagi Saniman untuk mempertanyakan kemampuan pemerintah kota dalam membiayai pembangunan yang membutuhkan dukungan aset maupun infrastruktur.

Belanja Modal Diuji untuk Mendukung Dasa Bhakti

Besarnya alokasi belanja modal berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik serta program pembangunan. Karena itu, Fraksi PKB mempertanyakan sejauh mana anggaran yang tersedia dapat menopang pelaksanaan Dasa Bhakti, program prioritas Wali Kota Malang.

Saniman menilai perlu ada penjelasan mengenai hubungan antara alokasi belanja modal dengan target program tersebut. Pemerintah kota perlu memperlihatkan bagaimana anggaran yang relatif terbatas dapat diterjemahkan menjadi kegiatan dan hasil pembangunan yang terukur.

“Apa yang mampu dilakukan untuk menyukseskan Dasa Bhakti Wali Kota yang mengharuskan dilakukan dengan belanja modal tersebut?” tandasnya.

Pertanyaan tersebut menempatkan efektivitas belanja sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan APBD 2027. Besarnya anggaran tidak hanya perlu dilihat dari total pendapatan dan belanja, tetapi juga dari kemampuan setiap pos pengeluaran menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah memastikan kembali prioritas pembiayaan. Apabila pendapatan transfer mengalami penyesuaian, pemerintah kota perlu menjelaskan langkah yang ditempuh untuk menjaga agar program pembangunan tetap berjalan sesuai sasaran.

Bagi Fraksi PKB, penjelasan mengenai perubahan TKD, penempatan dana LSDP, dan kemampuan belanja modal menjadi bagian penting dalam pembahasan rancangan APBD. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dengan demikian, pembahasan APBD Kota Malang 2027 tidak hanya berkutat pada besaran angka pendapatan dan belanja. Yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah kota mengatur sumber daya yang tersedia agar program prioritas dapat terlaksana tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah.