INDONESIAONLINE – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Selain Syahganda, Fadli Hartono juga resmi dilantik sebagai wakil kepala Bakom RI.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya menduduki posisi kepala Bakom. Setelah pergantian tersebut, Qodari dipercaya mengemban jabatan baru sebagai sekretaris sekaligus merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Nama Syahganda Nainggolan sebelumnya dikenal luas sebagai aktivis. Ia tercatat pernah menjadi salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Pada 2020, Syahganda sempat ditangkap terkait cuitannya yang dinilai menimbulkan keonaran. Saat itu, ia bersama sejumlah orang lainnya disebut melakukan penghasutan yang berkaitan dengan kericuhan dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Perkara tersebut kemudian diproses di Pengadilan Negeri Depok. Syahganda dijatuhi hukuman 10 bulan kurungan penjara dan selanjutnya dibebaskan dari Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021.
Setelah itu, Syahganda aktif sebagai ketua Great Institute. Lembaga tersebut merupakan institut riset yang bergerak dalam sejumlah bidang, mulai dari ekonomi, teknologi hingga politik.
Syahganda juga masih aktif mengikuti berbagai diskusi yang disiarkan melalui platform media sosial maupun media berita.
Dengan dilantiknya sebagai kepala Bakom RI, Syahganda kini mendapat tanggung jawab baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Bakom RI merupakan lembaga yang baru dibentuk pada era pemerintahan Prabowo. Badan tersebut memiliki tugas mengoordinasikan komunikasi mengenai kebijakan serta program strategis pemerintah pusat hingga daerah.
Sebelum Bakom RI dibentuk, komunikasi mengenai kebijakan pemerintah tersebut dijalankan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Pelantikan Syahganda dan Fadli Hartono menjadi bagian dari agenda pergantian sejumlah pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara. (rds/hel)
