INDONESIAONLINE – Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) anak pejabat pajak terhadap David, anak pengurus Ansor masih menjadi sorotan. Akibat ramainya kasus tersebut, pernyataan Bupati Meranti yang sebut Departemen Keuangan iblis pun kembali viral.
Dalam pernyataannya, Bupati Kepulauan Meranti pernah naik pitam saat berada di suatu forum. Hal itu seperti diunggah akun @fusuy079.
Dalam video, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil melampiaskan emosinya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Dalam penggalan video itu, Adil mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani karena yang bersangkutan tidak hadir.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan jangan diambil lagi minyak di Meranti itu.
“Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pemerintah pusat. Karena kami daerah miskin, kalau daerah kami kaya, kami biarkan saja. Udah ambil 10 Triliun pun gak papa, kami daerah miskin, daerah ekstrem, punya minyak, bapak ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, entah pemerataannya kemana,” ujarnya.
Adil juga menyebut jika pemerintah tak bisa mengurus, Meranti diberikan saja ke negeri sebelah.
“Apa perlu Meranti angkat senjata?” ujar Adil.
“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di Mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini (Dirjen Keuangan), saya lebih baik keluar,” imbuh Adil.
Selain video Bupati Meranti yang kembali viral, publik juga menyoroti stigma negatif terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebanyak 13.885 (43,13 persen) pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkeu bisa dipecat tidak hormat jika tak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ditelusuri dari laman elhkpn.kpk.go.id, terdapat 32.191 pegawai Kemenkeu yang menjadi wajib lapor. Namun, baru 18.306 (56,87 persen) yang sudah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2023.
