INDONESIAONLINE – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat kontrol pengendalian anggaran, bukan sekadar pelengkap administrasi semata.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Harum saat membuka Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Wilayah IV di Pendapa Odah Etam.
Gubernur menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga konsistensi alur dokumen perencanaan dari RKPD hingga DPA agar tidak ada program susupan di tengah jalan. “SIPD ini bukan sebatas memenuhi kewajiban administrasi. Jangan ada program yang tiba-tiba muncul ketika sudah masuk tahap penganggaran,” tegas Gubernur Harum, Kamis (24/9/2026).
Selain menyelaraskan dokumen, Rudy Mas’ud menekankan bahwa Bappeda harus menjadi kompas arah pembangunan dengan berpatokan pada validitas data riil di lapangan, mulai dari isu kemiskinan, stunting, hingga infrastruktur dasar.
“Kalau data kemiskinan, stunting, kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator pembangunan lainnya tidak akurat, bagaimana kita bisa menentukan anggaran dengan tepat,” ungkapnya.
Di akhir arahannya, gubernur menginstruksikan Bappeda dan BPKAD untuk mengawal seluruh tahapan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran agar berjalan tepat waktu dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Jangan sampai pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun karena proses anggaran terlambat karena dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan penyerapan anggaran,” ucap Harum. (ra/hel)
