Beranda

Hadapi Kenaikan Harga Minyak, Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga

Hadapi Kenaikan Harga Minyak, Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (purbayayudhi.official)

INDONESIAONLINE – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sekaligus membatasi pengajuan anggaran baru guna menjaga disiplin fiskal.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membebani anggaran negara.

Menurut Purbaya, selama ini masih banyak kementerian yang mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar sehingga perlu dilakukan pengendalian belanja.
Ia menyatakan, pengajuan anggaran baru akan dibatasi dan bahkan dihentikan sementara. Pemerintah akan menyesuaikan kembali alokasi belanja agar tetap terkendali.

Efisiensi Anggaran Masih Dibahas
Meski begitu, Purbaya memastikan langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap berupaya menjaga aktivitas ekonomi agar berjalan stabil.

“Tapi ini tidak akan sampai memengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus,” ujar Purbaya.

Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menghitung besaran pemangkasan anggaran yang akan diterapkan. Salah satu skenario yang dibahas adalah pemotongan sekitar 10 persen dari anggaran K/L, namun angka tersebut masih dalam tahap diskusi.

Pemerintah juga telah meminta setiap kementerian menyusun simulasi efisiensi, termasuk menghitung besaran anggaran yang bisa dipangkas jika kondisi fiskal mengharuskan penyesuaian.

Antisipasi Tekanan Harga Energi
Langkah ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi jika tekanan terhadap APBN meningkat, terutama akibat lonjakan harga energi global. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi menambah beban subsidi dan belanja negara.

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam keadaan baik dan belum memasuki fase krisis. Pemerintah hanya menyiapkan langkah antisipatif agar kebijakan bisa segera dijalankan jika diperlukan.

Selain efisiensi, pemerintah juga akan memaksimalkan program yang sudah berjalan dalam APBN. Sementara program baru untuk sementara ditunda agar fokus belanja tetap terjaga. (ars/hel)

 

Exit mobile version