Kementerian HAM Jatim siapkan ‘Kampung Redam’ di 2026, fokus rekonsiliasi dan perdamaian pasca-pelanggaran HAM, termasuk potensi kasus Kanjuruhan. Inovasi HAM di tengah sengketa tanah.
INDONESIAONLINE – Di tengah dinamika penegakan hak asasi manusia (HAM) yang kian kompleks, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Jawa Timur membuat gebrakan inovatif. Lembaga yang baru berpisah dari Kemenkum dan HAM pada awal 2025 ini, berencana meluncurkan program unggulan: Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian).
Inisiatif ambisius ini dijadwalkan akan terwujud pada tahun 2026, menandai lompatan progresif dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-pelanggaran HAM di provinsi terpadat kedua di Indonesia ini.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan KemenHAM Jatim, Heri Wuriyanto, menjelaskan bahwa Kampung Redam akan menjadi pilar utama program prioritas kementeriannya.
“Ini yang akan menjadi program prioritas Kementerian HAM dengan bekerja sama kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder,” ujar Heri dalam Rapat Koordinasi Penilaian HAM Jatim di Surabaya, Selasa (24/9/2025).
Konsep Kampung Redam berpusat pada upaya rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah-wilayah yang pernah, sedang, atau berpotensi mengalami pelanggaran HAM. Heri memaparkan, program ini akan menjadi “simulasi suatu dokumen yang diharapkan jadi pengingat tentang suatu peristiwa pelanggaran HAM.”
Ide ini membawa dimensi baru pada penanganan kasus HAM, bergerak melampaui ranah litigasi semata menuju pendekatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas.
Kanjuruhan dan Wajah Lain Pelanggaran HAM
Ketika ditanya mengenai potensi penerapan Kampung Redam pada kasus-kasus besar, Heri tak ragu menyebut tragedi Stadion Kanjuruhan yang merenggut 135 korban jiwa pada tahun 2022.
“Iya, bisa itu. Itu adalah salah satu peristiwa yang dimaksud dengan Kampung Redam. Redam itu rekonsiliasi dan perdamaian,” tegasnya, mengindikasikan bahwa inisiatif ini dapat menjadi jembatan bagi penyelesaian konflik yang belum tuntas dan pemulihan komunitas yang terdampak.
Tragedi Kanjuruhan, yang mendapatkan sorotan internasional dan memicu seruan reformasi tata kelola keamanan sepak bola, menjadi pengingat pahit akan kerentanan HAM dalam keramaian publik. Melalui Kampung Redam, diharapkan ada ruang dialog dan pemulihan yang lebih inklusif bagi para korban dan keluarga.
Data menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia seringkali didominasi oleh isu-isu agraria dan sengketa tanah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, misalnya, mencatat tingginya aduan terkait masalah tanah di berbagai wilayah.
Tren ini juga tercermin di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2025, KemenHAM Jatim telah menerima sekitar 20 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Heri mengungkapkan, sekitar 20 laporan masyarakat kasus pengaduan yang dilaporkan ke kantor wilayah.
Mayoritas dari laporan tersebut, sejalan dengan tren nasional, berkaitan dengan sengketa tanah, sebuah prediksi yang diperkirakan akan tetap marak hingga tahun 2026.
Sebagai entitas baru, Kementerian HAM Jatim mengemban tugas krusial untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus HAM. “Bagaimana proses penanganannya? Sampai mana proses penangan? Karena itu yang kita dampingi dan kita pantau,” jelas Heri, menggambarkan peran aktif kementerian dalam mengawal proses keadilan dan pemulihan.
Pembentukan Kampung Redam bukan sekadar program, melainkan manifestasi dari komitmen untuk menjadikan HAM sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi eskalasi konflik, menyembuhkan luka sejarah, dan membangun pondasi perdamaian yang berkelanjutan di Jawa Timur.
Dengan kolaborasi multipihak dan fokus pada rekonsiliasi, Kampung Redam bisa menjadi model inovatif bagi provinsi lain di Indonesia dalam menangani isu-isu HAM yang sensitif dan kompleks (mbm/dnv).
