INDONESIAONLINE – Pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan segera menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memfinalisasi juknis tersebut, menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan setelah dua minggu pelaksanaan awal program.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, kepada indonesiaonline.co.id
“BGN terus memfinalisasi juknisnya (untuk pemerintah daerah) sesuai dengan keadaan di lapangan selama dua minggu pelaksanaan awal,” ungkap Ryno, sapaan akrab Noudhy Valdryno.
Ia menambahkan, Kantor Komunikasi Kepresidenan terus berkoordinasi dengan BGN terkait penyusunan draf juknis ini.
Pentingnya penyesuaian juknis dengan realita di lapangan ditekankan oleh Ryno. “Juknisnya juga harus disesuaikan dengan keadaan dan refleksi serta evaluasi pada pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) dua minggu pertama,” ujarnya.
Evaluasi dan refleksi ini diharapkan mampu menghasilkan juknis yang efektif dan aplikatif di seluruh wilayah Indonesia.
Kantor Komunikasi Kepresidenan berharap BGN dapat segera merampungkan juknis tersebut. “Jadi kami harapkan dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa dikeluarkan,” imbuh Ryno.
Meski belum dapat memastikan tanggal pasti penerbitan juknis, Ryno optimis proses finalisasi akan rampung dalam waktu dekat. “Tentunya secepatnya, tapi juknis juga perlu disesuaikan agar bisa diimplementasikan pada semua titik SPPG (Sistem Penyelenggaraan Pangan Gratis) jadi pasti mengambil praktik terbaik, evaluasi, dan tentunya secepatnya bisa keluar,” jelasnya.
Program makan bergizi gratis yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditargetkan menjangkau 15 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025 dan akan dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Target ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, juknis yang komprehensif dan mudah dipahami menjadi krusial. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan adanya juknis yang jelas dan terarah, diharapkan implementasi program dapat berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Publik menantikan realisasi program ini dan mengawasi pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing (to/dnv).
