INDONESIAONLINE – Seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan tersebut berlaku menyeluruh, baik ketika polisi berada di lingkungan kedinasan maupun di luar tempat kerja.
Larangan itu ditetapkan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melalui Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, ketentuan ini ditujukan kepada seluruh pegawai negeri pada Polri (PNPP) tanpa terkecuali. “Melalui surat edaran tersebut, seluruh pegawai negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja,” kata Johnny dalam keterangan pers, Senin (2/11/2026).
Menurut Johnny, penerbitan kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap perkembangan modus peredaran narkotika yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik. Saat ini, penyebaran narkotika tidak lagi terbatas pada metode konvensional. Pelaku mulai menggunakan zat terlarang berbentuk cair yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat vape sehingga sulit dikenali secara kasatmata. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena cairan yang mengandung narkotika tidak selalu mudah dibedakan dari cairan vape biasa.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate, yakni narkotika cair yang berpotensi disalahgunakan melalui rokok elektrik. Zat tersebut telah masuk dalam kategori narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Johnny menegaskan, penerapan larangan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tubuh Polri sendiri. Melalui kebijakan tersebut, kepolisian berupaya memastikan pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pihak luar, tetapi juga disertai pengawasan dan pencegahan di lingkungan internal.
“Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.
Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri, kepolisian daerah (polda), kepolisian resor (polres), hingga kepolisian sektor (polsek). Setiap personel yang terbukti melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Johnny berharap kebijakan yang diawali dari internal kepolisian ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain maupun masyarakat luas. Menurut dia, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama melalui penegakan hukum, langkah pencegahan, serta perubahan perilaku.
Selain menekan potensi penyalahgunaan narkotika, aturan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja kepolisian yang lebih disiplin dan profesional. Seluruh anggota Polri pun diingatkan untuk senantiasa menjaga integritas serta menunjukkan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. (rds/hel)
