INDONESIAONLINE – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan perombakan jabatan di tubuh Polri. Kali ini, dua perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen), yakni Syahar Diantono dan Yuda Gustawan, ditarik dari penugasan mereka di Kantor Staf Presiden (KSP).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026. Surat itu memuat sejumlah keputusan rotasi dan mutasi terhadap perwira tinggi (pati) serta perwira menengah (pamen) Polri.
Setelah ditarik dari KSP, Syahar Diantono mendapatkan penugasan baru sebagai analis kebijakan utama bidang pengkajian dan pengembangan (jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara, Yuda Gustawan menempati posisi analis kebijakan utama bidang gadikwa Lemdiklat Polri.
Mutasi tersebut berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Selain menarik dua jenderal dari KSP, Suyudi juga melakukan pergantian pejabat di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Jabatan direktur yang sebelumnya diemban Brigjen Moh. Irhamni kini diserahkan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso. Irhamni mendapat penugasan sebagai penyidik tindak pidana utama tingkat II Bareskrim Polri. Sebelum ditunjuk mengisi jabatan tersebut, Bismo menjabat direktur reserse kriminal markoba Polda Metro Jaya.
Rotasi ini menambah daftar pergeseran jabatan di lingkungan Korps Bhayangkara sejak Suyudi menjabat sebagai kapolri.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, widyaiswara kepolisian utama TK I sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena sedang mengalami sakit.
Hasil penyelidikan awal kepolisian juga mengungkap dugaan adanya sejumlah korban lain selain Presiden Prabowo. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut sebagai bentuk makar. (rds/hel)
