Peluncuran busana khas Kota Malang yang baru-baru ini digeber ke hadapan publik rupanya tidak sepenuhnya disambut dengan tepuk tangan. Di balik gemerlap desain yang mewah, terselip kritik tajam mengenai hilangnya roh budaya lokal yang digantikan oleh narasi feodalisme birokrasi dan glorifikasi estetika penjajah.

Kritik paling nyaring salah satunya disuarakan oleh Restu Respati, seorang pemerhati cagar budaya Malang Raya. Melalui catatan opininya yang diunggah di platform Facebook, Restu membedah tuntas anatomi desain busana tersebut.

Coretannya bukan sekadar nyinyiran kosong, melainkan sebuah refleksi sosiologis dan historis tentang bagaimana warga Malang seharusnya mendefinisikan jati dirinya.

Birokrasi, Kasta, dan Kemunduran Semangat Egaliter

Pangkal keresahan Restu bermula ketika ia menerima bocoran draf desain busana khas tersebut beberapa hari sebelum peluncuran resminya. Dalam lampiran dokumen itu, tidak hanya ada satu desain tunggal yang merepresentasikan “warga Malang” secara universal. Sebaliknya, busana itu dipecah menjadi tiga strata hierarkis, yakni Desain 3, Desain 4, dan Desain 5.

Detail pembagiannya cukup membuat dahi berkerut. Desain 3 diplot secara eksklusif untuk para pejabat eselon II dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di bawahnya, Desain 4 diperuntukkan bagi pejabat eselon III. Sementara itu, Desain 5 berada di kasta terbawah, ditujukan bagi eselon IV, staf pelaksana, hingga masyarakat umum.

“Saya berpikir… wah ada pembagian kasta nih,” tulis Restu menanggapi klasifikasi tersebut.

Dalam kacamata sosiologi modern, pembagian desain pakaian berdasarkan kelas jabatan jelas memantik aroma feodalisme masa lampau. Kebijakan ini terasa ironis dan paradoks jika dihadapkan pada semangat reformasi birokrasi yang didengungkan oleh pemerintah pusat.

Mengutip data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), arah tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini tengah bergerak menuju penyederhanaan birokrasi (de-eselonisasi) yang lebih ramping, lincah, dan egaliter. Menciptakan jurang visual melalui pakaian seragam justru dinilai sebagai sebuah kemunduran tata nilai.

Romantisme “Gemeente” dan Luka Kelas Sosial

Selain soal kasta birokrasi, estetika visual busana untuk pria tak luput dari bidikan. Restu menilainya terlalu “kelondo-londoan” alias kebarat-baratan. Tim perancang busana memang secara terbuka mengakui bahwa karya mereka merupakan perpaduan gaya kolonial dan tradisional. Dalih yang dipakai cukup sederhana: Kota Malang modern dilahirkan pada era kolonial Hindia Belanda.

Secara literatur sejarah, argumen tim perancang memang memiliki pijakan. Merujuk pada Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Lembaran Negara Hindia Belanda) Nomor 297, Malang secara resmi ditetapkan sebagai Gemeente (Kotapraja) otonom pada tanggal 1 April 1914 oleh Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg. Keputusan inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan tata kota Malang secara masif oleh Belanda.

Namun, mengadopsi gaya kolonial sebagai identitas “khas” memunculkan kecacatan filosofis. Restu mengingatkan memori kolektif bangsa bahwa pada era tersebut, masyarakat pribumi hidup dalam penindasan struktural.

Hukum kolonial saat itu menerapkan Wijkenstelsel dan aturan ketatanegaraan Regeringsreglement tahun 1854 (Pasal 109) yang membelah penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga kelas sosial yang kaku: Europeanen (Golongan Eropa) di kasta teratas, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab) di kasta menengah, dan Inlanders (Pribumi) di dasar piramida sosial.

“Di era itu memang terbagi dalam tiga kelas… Hanya segelintir kaum pribumi yang kelasnya berada di atas, yaitu kaum bangsawan. Lainnya jelas rakyat jelata,” tegas Restu.

Karena itu, menetapkan simbol pakaian ala kolonial sebagai wajah Kota Malang hari ini dirasa kurang empatik terhadap sejarah penderitaan rakyat akar rumput di masa lalu. Bukankah busana daerah seyogianya merayakan kebebasan dan kearifan lokal, bukan menggaungkan kembali memori penindasan?

Polemik Busana Perempuan: Antara Tradisi dan Inklusivitas

Tidak hanya busana pria, rancangan untuk kaum Hawa juga sempat memantik diskursus. Pada draf awal, desain perempuan menampilkan elemen penutup kepala yang secara visual sangat kental merepresentasikan simbol keyakinan agama tertentu (hijab).

Restu menilai, busana khas yang membawa nama “daerah” harus berdiri di atas semua golongan. Malang dihuni oleh masyarakat majemuk dengan latar belakang agama yang beragam.

“Kalau memang busana khas ini adalah ciri khas daerah, tentunya tetap menonjolkan unsur tradisi dan budaya. Lestarikan penggunaan sanggul, dengan tidak melarang penggunaan hijab bagi pemeluk agama tertentu,” urainya.

Beruntung, masukan ini tampaknya direspons cepat. Belakangan, Restu mengaku telah menerima pembaruan desain busana perempuan yang tampil tanpa hijab, sehingga memberikan opsi yang lebih inklusif. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pakem mengenai tatanan rambut, model sanggul, serta aksesoris pelengkap harus disusun secara definitif agar tidak kehilangan roh kejawaannya.

Menangisnya Sultan Agung dan Bayang-Bayang “Sunan Amral”

Kritik Restu mencapai puncaknya ketika ia menarik garis imajiner antara desain busana Malang saat ini dengan sejarah epik perlawanan raja-raja Jawa terhadap Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Ia menyebut nama Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram Islam pemegang trah kekuasaan tertinggi di tanah Jawa yang mati-matian menggempur Batavia (1628-1629) demi mengusir penjajah.

“Mungkin jika saya hidup di abad 18, saya sama terkejutnya dengan saat ini. Sultan Agung, Sang Sultan Besar, Belanda menyebutnya sebagai Agoeng de Grote… mungkin juga menangis di swargo langgeng (surga abadi)-nya,” ungkap Restu dengan nada satir.

Sebagai kontras, Restu menyinggung penerus Mataram, yakni Amangkurat II. Dalam catatan sejarah kebudayaan Jawa yang ditulis oleh sejarawan M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia, Amangkurat II tercatat sebagai penguasa Jawa pertama yang posisinya sangat bergantung pada militer VOC.

Saking tunduknya, Amangkurat II kerap menanggalkan pakaian kebesaran keraton dan justru bangga mengenakan seragam militer Angkatan Laut Belanda.

Pakaian kebarat-baratan itu membuatnya dijuluki “Sunan Amral” oleh rakyatnya—kata Amral merupakan pelafalan lidah Jawa untuk kata Admiral (Laksamana).

Pertanyaannya kemudian, dengan mengenakan busana bergaya “kelondo-londoan”, apakah birokrat Malang ingin memposisikan diri sebagai pewaris kebanggaan Sultan Agung, atau justru secara tak sadar sedang meniru jejak Sunan Amral?

Antara Estetika Mewah dan Jawaban Masyarakat

Terlepas dari hujanan kritik tajamnya terkait landasan filosofis dan sosiologis, Restu Respati membuktikan dirinya sebagai kritikus yang adil. Ia tidak menutup mata terhadap kerja keras tim perancang. Dari segi keindahan visual (haute couture), ia memberikan standing ovation.

“Di luar itu semua, saya mengapresiasi hasil kerja dari Tim Desain. Hasilnya sangat ‘wah’ dan ‘wow’. Maksudnya sangat berkesan mewah dan mengejutkan. Ini sesuatu yang baru bagi busana khas dari daerah,” tandasnya.

Pada akhirnya, polemik busana khas Kota Malang ini membuka ruang dialektika yang sangat sehat bagi publik. Desain pakaian telah menjelma menjadi medium introgasi massal mengenai di mana letak kebudayaan lokal di tengah gempuran modernitas dan warisan kolonial.

Restu menutup catatannya dengan sebuah kalimat retoris yang menggantung, menuntut jawaban langsung dari nurani kolektif warga Malang. “Bagaimana dengan Malang? Apakah masih pantas dengan budaya feodal yang telah berusia ratusan tahun itu? Jawabannya ada pada masyarakatnya.”

Mungkinkah kemewahan visual sudah cukup untuk mewakili sebuah daerah? Ataukah warga Malang menuntut pakaian yang tidak sekadar indah dipandang, tetapi juga merdeka dari bayang-bayang kasta dan hantu kolonialisme? Waktu, dan bagaimana masyarakat mengenakannya kelak, yang akan menjawabnya.