INDONESIAONLINE – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyoroti persyaratan pencalonan ketua dan transparansi tata kelola Indonesian Ship Owners Association (INSA) Cabang Samarinda. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim untuk memfasilitasi penyelesaian dinamika internal organisasi tersebut.
Hasanuddin mengatakan, persoalan kepengurusan INSA perlu diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan agar tidak berdampak terhadap kelancaran kegiatan usaha pelayaran maupun distribusi logistik di Kalimantan Timur.
Dalam RDP tersebut, DPRD Kaltim menyoroti keterbukaan aturan kepemimpinan serta kesesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah persyaratan pencalonan ketua yang hanya memberikan kesempatan kepada anggota yang pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus.
“Syarat pencalonan ketua yang hanya membuka peluang bagi yang pernah atau sedang jadi pengurus perlu dikaji ulang. Begitu pula aturan masa jabatan agar sejalan dengan undang-undang. Jangan sampai ada diskriminasi yang menghilangkan hak memilih dan dipilih para anggota,” tegas Hasanuddin.
Aturan Baru Dipersoalkan, RAC Diminta Ditunda
Dinamika internal INSA Samarinda mencuat setelah Forum Komunikasi Pelayaran Kaltim bersama calon ketua dari PT Menara Global Trans menilai sosialisasi aturan baru dilakukan secara mendadak dan kurang transparan. Kondisi tersebut dinilai membatasi kesempatan anggota lain untuk mengikuti pencalonan.
Atas dasar itu, mereka mendesak agar pelaksanaan rapat anggota cabang (RAC) ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai aturan yang dipersoalkan.
“Sosialisasi aturan baru ini sangat mendadak dan kurang transparan, sehingga membatasi peluang anggota lain untuk maju. Kami mendesak agar rapat anggota cabang ditunda sampai ada kejelasan,” ujar perwakilan Forum Komunikasi Pelayaran Kaltim.
Menanggapi keberatan tersebut, pengurus INSA Samarinda menyatakan bahwa perubahan aturan telah ditetapkan melalui rapat umum anggota (RUA). Pengurus juga mempersilakan pihak yang keberatan untuk menyampaikan masukan secara tertulis.
“Perubahan aturan ini sudah sah dan ditetapkan melalui rapat umum anggota. Bagi pihak yang merasa keberatan, silakan menyampaikan masukannya secara tertulis,” ujar pengurus INSA Samarinda.
DPRD Kaltim Siap Kawal Penyesuaian Aturan
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, serta Ombudsman Kaltim. Dalam rapat itu, DPRD Kaltim menyatakan akan terus mengawal proses penyesuaian aturan internal organisasi.
“DPRD Kaltim akan terus mengawal penyesuaian aturan internal ini agar seluruh prosesnya berjalan transparan, adil, serta bebas dari potensi maladministrasi maupun praktik monopoli,” pungkas Hasanuddin. (ra/hel)






