INDONESIAONLINE – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat. Kota Blitar yang telah mencatatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di atas target, menjadi salah satu kandidat kota/kabupaten antikorupsi di Jawa Timur (Jatim).
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti mengungkapkan bahwa Pemkot Blitar akan mengikuti rapat finalisasi persiapan dengan KPK secara virtual pada 31 Januari 2025. Pertemuan ini akan membahas teknis kedatangan tim KPK dan rangkaian bimbingan teknis (bimtek) yang akan menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
“Bimtek antikorupsi dari KPK ini merupakan tahapan krusial dalam penentuan kesiapan Kota Blitar untuk meraih predikat kota antikorupsi,” jelas Ratih, Selasa (28/1/2025).
Bimtek yang dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Februari 2025 mendatang, akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya pejabat pemerintahan, tetapi juga pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hal ini untuk memastikan internalisasi nilai-nilai antikorupsi tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.
“Kami ingin antikorupsi bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar tertanam dalam tata kelola pemerintahan dan budaya warga Blitar,” tegas Ratih.
Optimisme Pemkot Blitar cukup beralasan. Capaian MCP KPK tahun 2024 mencapai 97,98 persen, menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan korupsi di pemerintahan.
“Terpilihnya sebagai kota antikorupsi menandakan telah tercapainya standar pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah ditentukan,” tambah Ratih.
Proses seleksi kota/kabupaten antikorupsi akan berakhir pada 9 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA). Pemkot Blitar berharap predikat ini dapat diraih sebagai bukti nyata komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Selain menunggu kedatangan KPK, Pemkot Blitar terus menggenjot implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi layanan publik, peningkatan pengawasan internal, serta edukasi antikorupsi untuk masyarakat menjadi beberapa langkah strategis yang dilakukan.
“Blitar ingin membuktikan bahwa kami tak hanya memenuhi standar administrasi, namun juga benar-benar menerapkan budaya antikorupsi secara menyeluruh,” pungkas Ratih (ar/dnv).
