INDONESIAONLINE – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menduduki jabatan baru setelah dilantik Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) di Aula Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (29/9/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan manajerial administrator, serta jabatan pengawas. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 800.1.3.3/3588/BKD/III dan 800.1.3.3/3589/BKD/III yang ditandatangani pada 25 September 2026.
Setelah prosesi pelantikan, Gubernur Harum menyampaikan sejumlah pesan kepada pejabat yang baru menerima amanah. Ia menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang layak dipandang sebagai hadiah ataupun hak untuk mendapatkan kenyamanan.
Menurut dia, posisi tersebut justru membawa tanggung jawab besar sekaligus menjadi ukuran integritas setiap pejabat dalam menjalankan tugas. “Kami menegaskan jabatan bukanlah hadiah, jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, sekaligus juga adalah ujian daripada integritas,” tandas Rudy Mas’ud.
Ia juga memastikan Pemprov Kaltim akan menerapkan evaluasi yang berorientasi pada hasil kerja. Dengan sistem tersebut, kinerja pejabat akan dipantau secara langsung dan terukur.
“Mulai hari ini, kami akan melihat kinerja, bukan sekadar jabatan. Yang berprestasi, kita berikan ruang yang lebih besar. Yang lambat di dalam eksekusi, akan kita laksanakan evaluasi,” ujarnya.
Harum mengingatkan para pejabat agar tidak menganggap pelantikan sebagai akhir dari perjalanan karier. Sebaliknya, jabatan yang diterima menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta para pejabat membangun kekompakan di lingkungan kerja, menjaga komunikasi dengan pimpinan maupun bawahan, serta memperkuat koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah. “Jangan merasa bahwa jabatan adalah tujuan akhir, justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab. Kami meminta pejabat jangan bekerja sendiri-sendiri, bangun kekompakan di lingkungan kerja, komunikasi yang baik dengan pimpinan dan bawahan, serta koordinasi lintas perangkat daerah,” pesannya.
Selain itu, Gubernur Harum meminta birokrat memiliki keberanian dalam mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan di lapangan. Menurut dia, birokrasi tidak cukup hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi harus mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membuat laporan. Tapi kami betul-betul membutuhkan pejabat yang cepat mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dan hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.
Harum juga mengingatkan seluruh aparatur agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia meminta ASN bekerja secara proaktif dan tidak menunggu instruksi berulang, terlebih ketika persoalan di masyarakat membutuhkan penanganan segera.
“Yang bermain-main dengan kewenangan kami tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Mari kita bangun birokrasi Pemprov Kaltim yang cepat, bersih, responsif dan berorientasi pada hasil. Jangan tunggu diperintah untuk bekerja dan jangan tunggu masalah menjadi besar baru bergerak,” ujarnya.
Ia turut meminta seluruh perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. Menurut dia, keberhasilan birokrasi pada akhirnya harus diukur dari pekerjaan yang dilakukan serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur.
“Yang pada akhirnya ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata pada jabatan yang kita pegang, tetapi apa yang kita kerjakan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Harum. (ra/hel)
