Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) secara resmi menerima banjir keluhan dan aduan dari masyarakat, khususnya wali murid dan pihak sekolah, terkait realisasi menu MBG selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Laporan yang masuk melukiskan kondisi memprihatinkan: menu yang disajikan tidak sesuai dengan standar anggaran yang ditetapkan, bahkan kualitasnya dituding setara dengan jajanan takjil murah di pinggir jalan.

Merespons polemik yang kian meresahkan ini, anggota DPL Lamongan, M. Nur Ali Zulfikar, mengambil sikap tegas. Ia meminta pemerintah daerah dan pelaksana program untuk segera menghentikan sementara distribusi MBG selama sisa bulan Ramadan.

Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan ruang bagi evaluasi menyeluruh agar anggaran negara tidak terbuang percuma untuk makanan yang tidak berdampak pada kesehatan siswa.

Ketimpangan Anggaran dan Realitas Menu

Dalam inspeksi dan verifikasi laporan yang dilakukan DPL, ditemukan adanya disparitas (kesenjangan) yang mencolok antara nilai anggaran per porsi dengan wujud makanan yang diterima siswa.

Berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun anggaran 2026, alokasi dana untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis telah diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 3, anggaran dipatok sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara itu, untuk siswa SD kelas 4 hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), alokasinya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Ali Zulfikar mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat langsung sampel menu MBG yang dibagikan.

“Kami mendapatkan laporan dari wali murid dan pihak sekolah, terkait makanan yang dibagikan kepada siswa selama Ramadan terkesan seadanya. Bahkan ada yang seperti menu takjil yang hanya bernilai Rp 5.000,” ujar Ali Zulfikar saat ditemui awak media, Selasa (24/2/2026).

Pernyataan ini mengindikasikan adanya dugaan mark-down kualitas atau inefisiensi dalam rantai pasok penyediaan makanan. Menu seharga Rp 5.000 umumnya hanya berupa kudapan ringan yang didominasi karbohidrat dan gula, tanpa komponen protein hewani, sayuran, atau buah-buahan segar yang menjadi syarat mutlak “Makan Bergizi”.

Jika anggaran Rp 10.000 direalisasikan menjadi menu Rp 5.000, maka ada separuh anggaran yang tidak terserap menjadi nilai gizi bagi siswa.

Buah Busuk dan Distribusi yang Kacau

Masalah tidak berhenti pada nilai ekonomis menu semata. Aspek keamanan pangan (food safety) dan kelayakan konsumsi juga menjadi sorotan utama DPL Lamongan. Ali membeberkan rincian keluhan yang lebih spesifik dan mengkhawatirkan.

“Keluhan tersebut antara lain terkait kondisi makanan yang kurang segar, bahkan ada buah yang busuk, menu yang tidak sesuai kebutuhan gizi anak, hingga proses distribusi yang dinilai kurang maksimal atau terlambat,” terangnya.

Temuan buah busuk dalam paket makanan siswa adalah “lampu merah” bagi penyelenggaraan program ini. Buah yang tidak segar tidak hanya kehilangan kandungan vitaminnya, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan bagi anak-anak yang mengonsumsinya. Hal ini sangat kontradiktif dengan tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan status kesehatan anak sekolah.

Selain itu, keterlambatan distribusi selama bulan Ramadan menjadi isu sensitif. Di bulan puasa, waktu makan menjadi sangat terbatas dan spesifik (saat berbuka). Jika distribusi makanan di sekolah (yang mungkin dimaksudkan untuk dibawa pulang sebagai bekal berbuka) datang terlambat atau dalam kondisi basi karena durasi pengiriman yang lama, maka makanan tersebut menjadi mubazir (terbuang sia-sia).

Tuntutan Evaluasi Total SPPG

Menghadapi carut-marut pelaksanaan di lapangan, DPL Lamongan tidak hanya sekadar mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konstruktif. Ali Zulfikar mendesak adanya audit kinerja terhadap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) atau vendor katering yang ditunjuk untuk melayani sekolah-sekolah di Lamongan.

“Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap SPPG yang melaksanakan program MBG di sekolah-sekolah,” tegas Ali.

Evaluasi yang dimaksud tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh aspek operasional teknis. Ali mengimbau agar dilakukan perbaikan radikal dalam tiga aspek utama: pengelolaan (manajemen), pengawasan (monitoring), serta standar kualitas makanan (quality control).

DPL menilai bahwa rantai pasok bahan baku mungkin menjadi salah satu titik lemah. Penggunaan bahan makanan yang mendekati masa kedaluwarsa atau buah kualitas rendah demi menekan biaya produksi adalah praktik yang harus diberantas dalam program sosial berskala nasional seperti ini.

Usulan penghentian sementara program MBG selama bulan Ramadan bukan berarti DPL menolak program pemerintah tersebut. Justru, jeda waktu ini dianggap sebagai momentum emas untuk melakukan “reset” sistem.

“Usulan penghentian sementara program selama Ramadan dilakukan agar pihak penyelenggara memiliki waktu untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah,” jelas Ali.

Logika yang dibangun DPL cukup beralasan. Selama bulan puasa, pola konsumsi siswa berubah. Memaksakan distribusi makanan berat di siang hari (jika untuk yang tidak berpuasa) atau sore hari (untuk berbuka) dengan sistem logistik yang belum siap, hanya akan menambah potensi kerusakan makanan.

Dengan menghentikan sejenak distribusi, pihak Dinas Pendidikan dan penyedia jasa dapat duduk bersama, merevisi menu, memperbaiki jalur distribusi, dan memastikan bahwa ketika program dimulai kembali pasca-Lebaran, kualitasnya sudah sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pentingnya Gizi dalam Konteks Pendidikan

Polemik MBG di Lamongan ini mencerminkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen vital dalam upaya nasional menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia Emas 2045.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa asupan protein dan mikronutrien sangat krusial bagi perkembangan otak anak usia sekolah. Jika program ini gagal menyajikan makanan berkualitas, maka target peningkatan skor PISA (Programme for International Student Assessment) dan kesehatan fisik siswa Indonesia akan sulit tercapai.

Sajian “ala kadar” yang menyerupai takjil murah—biasanya tinggi gula dan lemak jenuh—justru dapat memicu masalah kesehatan baru seperti obesitas atau diabetes pada anak jika dikonsumsi dalam jangka panjang, alih-alih mengatasi masalah gizi buruk.

“Kalau mau program ini berjalan baik. Maka kami mengusulkan agar kualitas menu diperbaiki dan pengawasan diperketat. Sehingga ke depan, tercipta standar yang lebih baik dan menu yang benar-benar bergizi, serta layak dikonsumsi oleh siswa,” pungkas Ali menutup penjelasannya.

Suara dari Lamongan ini menjadi peringatan bagi penyelenggara program MBG di seluruh daerah. Transparansi anggaran, ketatnya pengawasan kualitas, dan integritas penyedia layanan adalah kunci agar uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk gizi yang mencerdaskan bangsa, bukan sekadar kenyang sesaat dengan kualitas yang dipertanyakan (bs/dnv).