AS rilis desain Gaza Baru: pencakar langit dan wisata pantai. Proyek properti Trump ini tuai kontroversi di tengah krisis kemanusiaan Rafah yang akut.

INDONESIAONLINE – Di tengah dinginnya pegunungan Alpen Swiss yang menyelimuti Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, sebuah visi panas digulirkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Bukan tentang solusi diplomatik konvensional, melainkan sebuah proposal pembangunan properti raksasa di atas tanah yang masih berlumuran darah dan mesiu.

Pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menantunya, Jared Kushner, mempresentasikan cetak biru masa depan Jalur Gaza yang disebut sebagai “Gaza Baru” atau New Gaza.

Presentasi yang dilakukan di sela-sela penandatanganan “Dewan Perdamaian” ini menampilkan kontradiksi visual yang tajam. Di satu sisi, layar salindia menampilkan rendering digital gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan, marina kapal pesiar yang mewah, dan tata kota futuristik. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan Rafah dan Gaza Utara yang masih berupa hamparan puing akibat bombardir militer yang tak henti-hentinya.

Ini bukan sekadar rencana rekonstruksi pasca-perang; ini adalah transformasi total wilayah konflik menjadi aset properti bernilai tinggi. Trump, dengan latar belakangnya sebagai taipan real estat, melihat kehancuran Gaza bukan semata sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai lahan kosong dengan potensi lokasi yang “premium”.

Mimpi “Riviera Timur Tengah” di Pesisir Mediterania

Dalam presentasi resminya, Jared Kushner, arsitek utama rencana ini, tidak segan menggunakan terminologi bisnis properti. “Saya seorang profesional di bidang properti dan semuanya berkutat pada lokasi. Lihatlah lokasi ini di tepi laut. Lihatlah properti indah ini. Apa yang bisa diwujudkan bagi begitu banyak orang,” ujar Kushner dengan antusiasme yang kontras dengan situasi di lapangan.

Rencana Induk (Masterplan) AS membagi rekonstruksi Gaza menjadi empat fase, dimulai dari wilayah selatan di Rafah dan bergerak bertahap ke utara menuju Kota Gaza. Target populasi yang dicanangkan adalah 2,1 juta orang, yang akan menempati zona-zona hunian modern.

Detail proyek ini mencengangkan. AS merencanakan pembangunan 180 menara apartemen yang menjulang tinggi di zona khusus “wisata pantai”. Tujuannya jelas: mengubah Gaza menjadi destinasi wisata kelas dunia, semacam “Riviera Timur Tengah”. Selain itu, “Rafah Baru” akan dilengkapi dengan lebih dari 100.000 unit perumahan permanen, 200 pusat pendidikan, dan 75 fasilitas medis.

Infrastruktur pendukung ekonomi juga disiapkan secara masif. Peta rencana menunjukkan alokasi lahan untuk kompleks pertanian modern, kawasan industri, pusat data (data center), manufaktur canggih, hingga taman dan fasilitas olahraga.

Sebuah pelabuhan laut dan bandara baru direncanakan dibangun di dekat perbatasan Mesir, menciptakan titik temu logistik strategis atau “penyeberangan trilateral” antara Gaza, Mesir, dan Israel.

Tantangan Logistik: Membersihkan Warisan Perang

Namun, sebelum batu pertama diletakkan, tantangan logistik yang dihadapi sangatlah monumental. Kushner mengakui bahwa tanah Gaza telah dijatuhi setidaknya 90.000 ton amunisi selama konflik berlangsung. Dampaknya, terdapat 60 juta ton puing bangunan yang harus dibersihkan, dipilah, dan dibuang.

“Kami sudah mulai membersihkan puing-puing dan melakukan sebagian pembongkaran,” klaim Kushner.

Ia optimistis pembangunan “Rafah Baru” dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun. Durasi yang terbilang sangat ambisius mengingat skala kerusakan dan ketidakstabilan keamanan yang masih menghantui.

Pembersihan puing ini juga memunculkan pertanyaan etis dan forensik. Di bawah jutaan ton beton yang runtuh itu, diyakini masih banyak jasad warga Palestina yang tertimbun. Membuldoser puing demi mengejar target pembangunan properti tanpa proses evakuasi jenazah yang layak berpotensi memicu kemarahan baru bagi keluarga korban.

Ultimatum “Tanpa Rencana B” dan Demiliterisasi Hamas

Di balik kilau desain arsitektur “Gaza Baru”, terdapat kerangka politik dan keamanan yang kaku dan tidak bisa ditawar. AS menegaskan bahwa syarat mutlak investasi ini adalah demiliterisasi total Hamas.

“Hamas menandatangani kesepakatan untuk mendemiliterisasi, itulah yang akan kami tegakkan. Orang-orang bertanya kepada kami apa rencana B kami. Kami tidak memiliki rencana B,” tegas Kushner.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa jika Hamas menolak melucuti senjata, proyek ini batal, dan gempuran militer kemungkinan akan berlanjut hingga akhir. Trump bahkan melontarkan ancaman keras: “Mereka harus menyerahkan senjatanya, dan jika mereka tidak melakukannya, itu akan menjadi akhir bagi mereka.”

Peta AS juga menampilkan “perimeter keamanan” berupa strip tanah kosong sepanjang perbatasan Mesir dan Israel. Di zona ini, pasukan Israel dipastikan akan tetap bercokol hingga batas waktu yang tidak ditentukan, atau seperti yang disebut dalam rencana perdamaian 20 poin Trump: “hingga Gaza benar-benar aman”.

Untuk pemerintahan sipil, AS menggandeng entitas baru bernama Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza (NCAG), sebuah pemerintahan teknokratik yang dipimpin oleh Ali Shaath. NCAG diposisikan untuk bekerja sama dengan sisa-sisa elemen Hamas dalam proses pelucutan senjata dan transisi kekuasaan.

Shaath sendiri telah mengumumkan akan membuka penyeberangan Rafah dua arah mulai minggu depan, sebuah sinyal awal dimulainya fase baru ini.

Paradoks Kemanusiaan: Antara Kelaparan dan Investasi

Narasi “kesempatan investasi luar biasa” yang didengungkan di Davos terasa sangat berjarak dengan jeritan penderitaan di lapangan. Saat para elit dunia membahas return on investment (ROI) properti pantai Gaza, data PBB menunjukkan realitas yang mengerikan.

Hampir 1 juta orang di Gaza saat ini tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Lebih parah lagi, 1,6 juta orang menghadapi tingkat ketidakamanan pangan akut yang tinggi. Mereka bukan memikirkan apartemen mewah, melainkan bagaimana bertahan hidup hari ini tanpa makanan.

Meski gencatan senjata fase pertama telah disepakati—mencakup pertukaran sandera dan bantuan kemanusiaan—kekerasan belum benar-benar berhenti. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan sedikitnya 477 warga Palestina tewas dalam serangan Israel selama tiga bulan terakhir, periode di mana negosiasi damai seharusnya berjalan. Bahkan pada hari presentasi Trump di Davos, lima orang dilaporkan tewas akibat tembakan artileri Israel di kawasan Zeitoun.

Ketimpangan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Rencana AS dinilai sebagai upaya gentrifikasi paksa di atas penderitaan perang. Mengubah wilayah konflik menjadi zona ekonomi eksklusif dikhawatirkan akan mempinggirkan penduduk asli Gaza yang miskin dan trauma, atau bahkan memaksa mereka keluar jika tidak mampu “membeli” tempat di Gaza Baru tersebut.

Respons Internasional dan Posisi Indonesia

Meskipun kontroversial, rencana ini mendapat dukungan diplomatik melalui pembentukan “Dewan Perdamaian”. Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan turut serta dalam dewan ini, melihatnya sebagai peluang pragmatis untuk menghentikan pertumpahan darah dan memulai rekonstruksi, meski tidak harus menyetujui seluruh manuver bisnis Trump.

Presiden Israel, Isaac Herzog, memuji kepemimpinan Trump namun tetap skeptis mengenai kepatuhan Hamas. Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, menuntut peran sentral PA dalam pemerintahan Gaza dan penarikan penuh pasukan Israel—sebuah tuntutan yang tampaknya diabaikan dalam peta keamanan AS yang baru.

Elon Musk, miliarder teknologi, bahkan sempat menyindir konsep Dewan Perdamaian bentukan Trump ini dengan menyinggung isu Greenland dan Venezuela, menyiratkan adanya motif transaksional di balik diplomasi AS.

Proyek “Gaza Baru” adalah pertaruhan terbesar Donald Trump di Timur Tengah. Ia mencoba menyelesaikan konflik ideologis dan teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun dengan pendekatan transaksional bisnis: “Beri kami keamanan, kami beri kalian kemakmuran ekonomi.”

Bagi warga Gaza yang kini hidup di tenda-tenda pengungsian di tengah musim dingin, janji gedung pencakar langit dan bandara internasional mungkin terdengar seperti utopia—atau justru distopia di mana tanah kelahiran mereka diubah menjadi resor wisata bagi orang asing, sementara mereka tersingkir dari sejarah tanah mereka sendiri.

Apakah ini fajar perdamaian atau sekadar proyek properti paling berdarah dalam sejarah modern? Waktu yang akan menjawabnya.