INDONESIAONLINE – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memiliki sikap berbeda menyikapi usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan usulan penundaan pemilihan umum 2024 masuk akal. Namun, dia meminta, sebelum keputusan diambil, dilakukan dialog terkait usulan penundaan Pemilihan Umum 2024, mengingat berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.
“Ada usulan untuk menunda pemilu dan saya kira ini masuk akal mengingat berbagai masalah yang muncul dan sedang dihadapi bangsa ini,” kata Yahya.
Ia mengatakan dari dialog tersebut dapat dilihat apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini. Yahya juga menyampaikan bahwa saat ini banyak cobaan dan bencana yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi Covid-19, banjir, dan gempa bumi.
“Kunci menghadapi harus luwes dan ulet, agar mampu mengatasi beban yang ada,” kata Yahya.
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih menyesuaikan APBD karena masalah bencana tidak bisa diprediksi.
Berbeda dengan PBNU, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengkritik sejumlah alasan yang dijadikan dalih usulan penundaan Pilkada 2024.
Pertama, Abdul mengkritisi Pilkada 2024 perlu ditunda karena Indonesia sedang dilanda bencana. Abdul mempertanyakan siapa yang bisa menjamin Indonesia tidak terkena bencana tahun depan.
“Kalau Pilkada 2024 ditunda karena bencana, adakah yang bisa menjamin tahun depan tidak ada bencana?” tweet Abdul melalui akun Twitternya @Abe_Mukti, Senin (28/2).
Abdul juga mengkritik alasan pemilihan 2024 perlu ditunda karena situasi perang antara Rusia dan Ukraina. Dia kemudian mempertanyakan siapa yang bisa menjamin bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan segera berakhir.
“Jika pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, adakah yang bisa menjamin bahwa perang akan segera berakhir?” lanjut Abdul.
Selain itu, ia juga mengkritik alasan penundaan Pilkada 2024 karena situasi pandemi Covid-19. Abdul mempertanyakan kemungkinan situasi pandemi berakhir pada 2022, seperti yang diungkapkan pemerintah.
“Jika Pilkada 2024 ditunda karena pandemi, apakah pandemi tahun ini bisa berakhir dan menjadi endemik seperti yang dikatakan pemerintah?” Abdul mentweet lagi.
Terakhir, dia mengkritik alasan Pilkada 2024 perlu ditunda karena mahal. Dia mempertanyakan kemampuan negara untuk membiayai pemilu 2024 jika ekonomi Indonesia membaik atau biaya pemilu dikurangi.
“Kalau biaya Pilkada 2024 ditunda karena biayanya tinggi, apakah biayanya tidak bisa dikurangi? Kalau ekonomi negara membaik, apakah negara 2024 tidak punya uang untuk membiayai pemilu?” kata Abdul.
Diketahui, setidaknya ada 3 parpol di Senayan yang menyatakan dukungannya terhadap wacana pemindahan pemilihan umum 2024 antara 1 hingga 2 tahun. Mereka adalah PKB, PAN, dan Golkar.
Sedangkan 4 partai lain yang menyatakan penolakannya adalah Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan 2 partai, yakni Gerindra dan PPP, belum menyatakan posisinya.