INDONESIAONLINE – Rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur hingga kini terus menjadi sorotan. Tak cuma soal desain Istana Negara, calon pemimpin Ibu Kota Nusantara pun hangat diperbincangkan.
Setidaknya ada 4 tokoh yang dinilai bisa memenuhi kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin ibu kota negara Nusantara,siapa saja mereka?
Sebelumnya, Jokowi sempat mengungkap nama-nama tokoh yang menjadi kandidat kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), terbaru, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
“Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,” kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022)
Untuk diketahui, Badan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.
Tak cuma untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara. Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya nantinya akan langsung dipilih oleh presiden.
UU IKN mengamanatkan, Jokowi memiliki waktu 2 bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan.
“Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong.
Sebelumnya, Jokowi membuka 4nama calon kepala Badan Otorita IKN. Mereka ialah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, eks Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas. Kemudian mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana, eks Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA).
Namun, dari 4 nama itu hanya Ahok dan Azwar Anas yang bisa memenuhi syarat Jokowi. Itu pun hanya 1 kriteria, yakni pernah memimpin daerah.
Usai Jokowi menyampaikan harapannya, nama-nama tokoh yang berpeluang memimpin ibu kota negara Nusantara pun banyak diperbincangkan. Ada 4 nama kepala daerah atau mantan kepala daerah dengan latar belakang arsitek yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin IKN baru.
Kini muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mensos Tri Rismaharini yang merupakan mantan wali kota Surabaya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, hingga Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
1. Ridwan Kamil
Ridwan Kamil merupakan arsitek yang meraih gelar insinyurnya dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pengalamannya sebagai arsitektur profesional membawanya ke berbagai belahan dunia, antara lain Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura.
Ridwan Kamil juga berhasil menyabet gelar Master of Urban Design dari University of California, Berkeley, AS. Selama mendapatkan beasiswa S2, pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang Emil ini bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Berkeley.
Ia juga mendapat gelar Doctor Honoris Causa untuk Bidang Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Dong-A University, Busan, Korea Selatan, pada tahun 2019. Saat kembali ke Tanah Air, Emil lalu mendirikan firma yang bersama teman-temannya di tahun 2024 bernama Urbane.
Ia juga menjadi dosen di jurusan Teknik Arsitektur ITB hingga tahun 2013. Bersama Urbane, Emil kerap mengikuti beberapa kompetisi dan meraih kemenangan.
Total lebih dari 400 penghargaan diraihnya dari berbagai multi dimensi pembangunan dan kehidupan. Tak hanya tingkat nasional, tapi juga dikancah internasional seperti China dan AS.
Ia berhasil menyabet BCI Asia Top Ten Architecture Business Award selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018-2010. Selain Museum Tsunami, Emil juga merancang sejumlah bangunan yang cukup ternama baik di dalam maupun luar negeri. Bangunan rancangan Emil seperti Bakrie Tower, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Ningbo Newtown Tiongkok, Cibubur Islamic Center, dan La Venue Pasar Minggu.
Bahkan, pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 itu juga merancang sederet masjid, di antaranya adalah Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Sumatera Barat Grand Mosque. Ia memulai karir politiknya pada tahun 2013 ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Bandung.
Dengan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, ia yang berpasangan dengan Oded Muhammad Danial bersalah memperoleh 45,24 persen suara. Emil pun diperhitungkan sebagai tokoh nasional setelah berbagai gebrakannya saat memimpin Bandung menjadi sorotan.
Dengan gaya yang kekinian, Emil juga mampu menarik perhatian anak muda. Berkat kemampuan yang ia miliki sebagai arsitek, Ridwan Kamil mampu membangun Kota Bandung menuju kota cerdas dengan berbagai inovasi dan kreativitas.
Bahkan, untuk memajukan Jawa Barat, Emil menerapkan aplikasi teknologi bernama Bandung Command Center. Popularitas dan elektabilitas Emil terus meningkat. Ia lantas maju di Pilkada Jawa Barat 2018 berpasangan dengan Uu Ruzhanul dengan mendapat dukungan dari Partai NasDem, PPP, PKB, dan Partai Hanura.
Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jabar periode 2018-2023 mengalahkan 3 calon lainnya, dengan perolehan 32,88 persen suara. Selama memimpin Bandung dan Jabar, Emil memiliki segudang prestasi dan penghargaan.
Ia dinobatkan sebagai Wali Kota Terbaik 2017 dan Gubernur Terbaik 2017 karena sumbangsihnya yang besar bagi pembangunan Jawa Barat. Ridwal Kamil juga mendapat pengakuan dunia internasional melalui penghargaan Inovasi & Leadership skala Asia Pasifik dari Govlnsider di tahun 2019.
Bahkan kini namanya sudah mulai masuk bursa calon presiden maupun calon wakil presiden. Baru-baru ini Emil dipersilakan bergabung dengan PKB untuk menuju Pilpres 2024.
2. Tri Rismaharini (Risma)
Sebelum menjabat sebagai Mensos pada tahun 2020, Risma adalah Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah, yakni pada periode pertama 2010-2015 dan periode kedua 2015-2020.
Sebelum menjadi wali kota, Risma barkarir sebagai PNS di lingkungan Pemda Surabaya. Wanita kelahiran Kediri pada 20 November 1961 diketahui menempuh pendidikan di jurusan Arsitektur Universitas Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS).
Ia juga mengambil pendidikan masternya di ITS dengan jurusan Managemen Pembangunan Kota. Kerja keras Risma membangun dan memajukan Surabaya pun mendapat pengakuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Tak kurang dari 300 penghargaan diterima Risma selama memimpin Kota Pahlawan itu. Penghargaan dari dalam negeri mulai dari Bung Hatta Anti-Corruption Award, Ki Hadjar Award, Satyalencana Kebhaktian Sosial, hingga penghargaan dari PGRI dan Kementerian Hukum dan HAM.
Kemudian di kancah internasional, Risma berhasil meraih Mayor Recognition Awards (MRA) dari The Eastern Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) pada 2014. Risma juga mendapat penghargaan London Summit Leader dalam kategori Innovative City of the Future dan dan penghargaan ISESCO Kairo.
Ia juga terpilih secara aklamasi menjadi Presiden UCLG-ASPAC (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik) pada 2018, dan Women Empowerment Award (WEA) di Singapura tahun 2019. Lebih dari itu, Risma berhasil membawa Surabaya mendapatkan banyak penghargaan termasuk 8 kali piala Adipura Kencana.
Kemudian ada pula penghargaan ASEAN Environtment Suistanable City (2012), Global Green City dari Global Forum on Human Settlements PBB (2017).
Berkat Risma, Surabaya juga mendapat penghargaan UN Habitan Scroll of Honour (2018), Guangzhou Award: Online Popular City (2018), ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 atas inovasi Pemkot Surabaya dalam penggunaan teknologi di sektor pelayanan publik dan Kota Layak Anak (KLA) di tahun 2018 dengan nilai tertinggi di kategori utama.
Kemudian pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Ia juga berhasil meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tonghmyong University, Busan, Korea Selatan, atas profesionalisme dan dedidkasi dalam bidang arsitektur.
Selama 10 tahun memimpin Surabaya, Risma sukses mewujudkan “good governance” di lingkungan pemerintahan kota tersebut. Berkat kinerjanya yang epic, Risma pun diangkat sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
3. Danny Pomanto
Danny Pomanto adalah Wali Kota Makassar yang kini sudah memasuki periode keduanya. Mengutip website resmi Pemkot Makassar, Danny lahir di Makassar 30 Januari 1964 itu adalah seorang arsitek serta konsultan tata ruang sebelum masuk ke dunia politik.
Sejumlah hasil karyanya berupa pembangunan infrastruktur banyak memberi manfaat untuk masyarakat di sejumlah daerah. Ia juga pernah menjadi dosen di almamaternya, yakni jurusan arsitektur Universitas Hasanuddin.
Visi misi kepemimpinan Danny memimpin Makassar yaitu menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang nyaman bagi semua. Berbagai program strategis digagas Danny seperti Home Care, Badan Usaha Lorong (BULO), Lorong Garden (Longgar), Bank Sampah, Kanrerong, dan berbagai pelatihan kewirausahaan berbasis lorong lainnya.
Keberhasilan suami Indira Jusuf Ismail itu dalam urusan lingkungan hidup lewat penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau dan peningkatan lingkungan bersih dalam gerakan Makassar Tidak Rantasa (MRT) membuat kota itu memperoleh penghargaan Adipura selama beberapa tahun.
Danny Pomanto berhasil mendapat 178 penghargaan baik di tingkat nasional, daerah, dan dari lembaga lainnya. Seperti penghargaan Adiwiyata Mandiri, Swasti Swasti Saba Wistara, hingga Penghargaan The Best Marketeers of The Year Tahun 2015 oleh Mark Plus Incorporation dan Penghargaan Open Government Leadership Tahun 2017 dari Pemerintah Singapura.
Saat akan maju untuk periode keduanya, Danny yang berpasangan dengan Indira Mulyasari sempat dicoret oleh Mahkamah Agung (MA) dari kepesertaannya di Pilkada 2018. Keputusan itu menjadikan lawan Danny, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi sebagai calon tunggal.
Namun kekuatan Danny yang cukup besar di Makassar membuat pesaingnya kalah melawan kotak kosong. Bapak 3 anak itu pun akhirnya berhasil menang kembali dalam pilkada ulang tahun 2020 didukung oleh Partai NasDem dan Partai Gerindra.
Ia juga sempat bertarung dalam pemilihan gubernur Gorontalo namun gagal. Kini ia menjabat sebagai Wali Kota Makassar untuk periode 2021-2026.
4. Nova Iriansyah
Nova Iriansyah merupakan Gubernur Aceh. Nova menggantikan Irwandi Yusuf yang terseret kasus korupsi.
Sebelumnya, Nova adalah wakil gubernur Aceh. Nova Iriansyah merupakan arsitek lulusan ITS.
Selama masa kuliahnya di Surabaya, ia memulai pengalaman berorganisasi sambil mempelajari arsitektur. Setelah menyandang gelar sarjana, ia lantas kembali ke kampung halamannya dan mengajar di Unsyiah Banda Aceh.
Nova terlibat aktif di sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh.
Sebagai seorang arsitek, ia menjadi anggota Pengurus Perhimpunan Pengembang Jalan/Jembatan (HPJI) Aceh. Nova juga menjadi Komite Jasa Konstruksi KADIN Indonesia, serta menduduki jabatan sebagai Ketua Umum LPJKD Provinsi Aceh.
Selain menjadi dosen, Nova juga dikenal sebagai pengusaha di bidang konstruksi. Saat Aceh dilanda bencana tsunami 2004, Nova banyak terlibat dalam protek pembangunan Serambi Mekkah itu, baik di bidang konstruksi, maupun sosial.
Di tahun 2008, Nova bergabung dengan Partai Demokrat hingga menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Aceh selama tiga periode berturut-turut. Lewat Demokrat, ia berhasil melenggang ke Senayan menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014.
Nova kemudian mencalonkan diri sebagai Cawagub berpasangan dengan Muhammad Nazar pada Pilkada Aceh 2021, namun gagal. Master Teknik Arsitektur ITB itu pun lantas kembali ke DPR dan bertugas di Komisi V yang salah satu bidang tugasnya terkait pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan daerah tertinggal.
Nova lalu kembali maju di Pilkada 2017 bersama Irwandi Yusuf, dan dinyatakan menang diusung oleh Partai Nasional Aceh, Demokrat, Partai Damai Aceh, PKB, dan PDI-P. Sebelum dilantik sebagai Gubernur Aceh menggantikan Irwandi Yusuf pada 2020, Nova Iriansyah diangkat sebagai Plt Gubernur sejak tahun 2017.
Salah satu prestasi Novansaat memimpin Aceh yakni pemerintahannya berhasil mengambil alih pengelolaan Migas Blok B di Aceh Utara. Setelah 44 tahun lamanya, Blok Migas itu kini dikelola oleh PT Pembangunan Aceh PEMA yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.
Ia dikenal sebagai sosok yang pandai mengelola isu-isu populis masyarakat Aceh, bahkan mampu menghadapi pendemo dengan baik. Atas dedikasi dan prestasinya untuk Aceh, Nova mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah/Plt Gubernur Terbaik tahun 2019 dari KADIN.
Ia juga mendapat penghargaan Innovative Government Award (IA) dari Kementerian dalam Negeri di tahun 2020 karena Provinsi Aceh dianggap inovatif, dan penghargaan dari Perpustakaan Nasional sebagai gubernur yang memiliki semangat dedikasi memajukan perpusatakaan daerah di Aceh.
Desi Kris