Bolehkah Pedagang Makanan dan Warung Buka Saat PSBB? Ini Syaratnya

by -55 views
Bolehkah Pedagang Makanan dan Warung Buka Saat PSBB? Ini Syaratnya
Wali Kota Malang Sutiaji

Warung, rumah makan, dan restoran tetap diperkenankan untuk buka selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya.

Dengan catatan, warung dan rumah makan hanya bisa melayani take away dan tak menyediakan layanan makan di tempat.

Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, seluruh tempat makan harus menerapkan hal tersebut selama pemberlakuan PSBB Malang Raya.

Ketika tak mengindahkan aturan, maka pelaku usaha akan mendapatkan teguran keras hingga sanksi yang berujung pada pencabutan izin usaha.

“Ini hampir sama dengan Surat Edaran sebelumnya untuk menanggulangi Covid-19,” katanya.

Masyarakat pun diminta untuk menuruti aturan yang diberlakukan tersebut.

Sehingga, para pengusaha di bidang kuliner dapat tetap memberi layanan dengan cara take away.

Baca:  Perangkat Daerah Kota Malang Terus Berinovasi untuk Pelayanan Publik

Selain itu juga disarankan agar saat melayani pemesanan tak sampai terjadi penumpukan.

Setiap warung dan tempat makan yang beroperasi juga diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Seperti mengenakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, hingga menyiapkan hand sanitizer.

Penetapan itu juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 itu juga dijelaskan jika setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya akan tetap berjalan.

Namun memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti pada perusahaan dan kantor swasta misalnya, tetap diperbolehkan beroperasi dengan jumlah minimum karyawan dalam upaya pencegahan Covid-19.

Baca:  LKPJ Bupati Banyuwangi 2019 Bertabur Pujian dari DPRD

Termasuk pada moda transportasi yang barang boleh keluar masuk adalah yang menyuplai bahan pokok, kebutuhan medis, pengedaran uang, BBM, keperluan ekspor-impor, kurir, jemput karyawan.

Sementara itu, bagi masyarakat yang melanggar ketetapan dalam PSBB maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Perwal. Di antaranya, denda administratif, senilai Rp 500 ribu bagi seorang yang tidak mengenakan masker di tempat umum.

Kemudian Rp 200-500 ribu bagi pengemudi moda transportasi, ataupun pengendara kendaraan pribadi yang tidak menerapkan physical distancing.

Denda senilai Rp 1 juta atau bisa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pembatasan jam operasional. Hingga, teguran dan atau dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Baca:  DPRD Kompak, Ingatkan Pemkot Surabaya Terkait Dana Kelurahan

Sebagai informasi, PSBB Malang Raya berlaku lebih luas.

Artinya, masyarakat Kota Malang yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Batu atau Kabupaten Malang masih diperkenankan.

Sedangkan untuk warga yang berasal dari luar Malang Raya akan mendapatkan pemeriksaan di setiap check point.

PSBB Malang Raya ditetapkan efektif sejak Minggu (17/5/2020) dan akan berakhir 14 hari kemudian.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, masa berlaku PSBB bisa diperpanjang apabila masih ditemukan bukti penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan PSBB.(Ppa/Lnr)