JATIMTIMES – Manajemen pengelolaan limbah kotoran ternak diperlukan pada setiap kelompok tani penerima program pengembangan desa korporasi sapi. Apalagi, dengan jumlah sapi yang besar, tanpa pengelolaan yang baik justeru bisa berisiko memunculkan masalah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono meminta program korporasi sapi dari Kementerian Pertanian itu dikawal betul. Adanya program korporasi itu, mengajarkan peternak untuk bisa lebih maju lagi dengan mengelola jumlah sapi yang besar.
“Termasuk limbah kotoran sapi ini bagaimana nanti pengelolaannya,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.
Dalam program pengembangan desa korporasi sapi dari Kementerian Pertanian itu, ada 1000 ekor sapi yang diperuntukkan bagi lima kelompok di Kecamatan Ngadiluwih. Tiap kelompok mendapatkan 100 sapi pejantan untuk fattening atau penggemukan dan 100 sapi betina untuk breeding atau pembibitan.
Terkait limbah kotoran sapi yang banyak itu, Mas Dhito meminta perlu dipikirkan supaya limbah itu bisa dikelola baik dan peternak mendapatkan nilai lebih. Bentuk pengelolaan itu memanfaatkan limbah kotoran seperti biogas, atau pupuk organik.
“Limbah ternak yang banyak itu harus dioptimalkan pengelolaannya supaya ada nilai lebih,” tandas Mas Dhito.
Untuk melakukan pendampingan program dan pengembangan desa korporasi sapi itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) telah melakukan kunjungan lapangan. Bantuan sarana pengelolaan limbah menjadi biogas pun sudah ada di tiap kandang kelompok. Hanya saja, tidak memadai dengan jumlah kotoran yang banyak.
Peralatan pengolahan biogas terlihat belum berfungsi maksimal. Bahkan, ada kelompok dengan kondisi kandang semi umbaran untuk breeding banyak kotoran sapi. Disisi lain, ada juga kelompok yang mengelola limbah kotoran sapi, selain untuk biogas, juga dibuat kompos kering.
Hal itu perlu menjadi perhatian, terlebih jumlah sapi yang diterima masih bakal bertambah. Sebab, dari 1000 ekor sapi, sejauh ini yang sudah turun baru 400 ekor sapi jantan dan 146 ekor sapi betina. Sisanya diperkirakan pada Maret 2022 mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Tutik Purwaningsih mengakui kondisi itu. Menurutnya pengelolaan limbah untuk semua kelompok itu berbeda progresnya, ada yang sudah tahap uji coba, ada yang masih belajar.
“Masih perlu waktu untuk menata secara lebih baik,” tuturnya.(adv)
Eko Arif Setiono