INDONESIAONLINE – Prestasi membanggakan tingkat nasional kembali diraih Kabupaten Blitar. Terkini, Kabupaten Blitar sukses mempertahankan status Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022. Penghargaan untuk kategori yang sama tahun 2021 lalu juga diberikan kepada Kabupaten Blitar.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di Hotel Novotel Bogor dan diterima langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, Jumat (22/7/2022) lalu.
“Alhamdulillah Kabupaten Blitar kembali menerima penghargaan kabupaten layak anak kategori Nindya. Penghargaan langsung kami terima dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Bupati Blitar Rini Syarifah.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Blitar Herman Widodo melalui Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Hak Anak (PUHA), Leliana Novianita mengatakan, tahun 2022 ini adalah kedua kalinya Kabupaten Blitar mendapatkan pengharhaan kabupaten layak anak kategori Nindya. Sebelumnya selama empat kali berturut-turut Kabupaten Blitar mendapatkan kabupaten layak anak kategori Madya.
Seperti diketahui, penghargaan Kabupaten Layak Anak secara tingkat meliputi Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
“Tahun ini kita berhasil bertahan di kabupaten layak anak kategori Nindya. Untuk bertahan ini tidak mudah, kita harus punya banyak inovasi. Alhamdulilah kita masih di posisi Nindya, karena beberapa daerah di Jawa Timur ada yang turun,” kata Leliana.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan program ini, Pemkab Blitar melalui Dinas PPKBP3A bersinergi dengan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bisa mengambil peran dalam mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Blitar.
Teknis penilaian kabupaten layak anak tahun ini, Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar mengisi data laporan melalui aplikasi. Data-data yang sudah dikirim melalui aplikasi itu kemudian dinilai validitas datanya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Untuk penilaian KLA tahun ini, kita mengisi laporan penilaian dari aplikasi, jadi secara mandiri. Kita meminta data-data dari seluruh OPD, CSR dan dari seluruh lapisan. Dalam pemenuhan hak-hak anak, meskipun kami mengampu kegiatan yang berhubungan dengan hak anak dan KLA, tapi di gugus tugas KLA itu kami sebagai sekretaris, jadi kami sebagai fasilitator, Jadi kami mengingatkan kepada OPD-OPD yang lain itu dalam melaksanakan kegiatanya itu keluaran kegiatannya untuk pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Blitar,” tuturnya.
Tak hanya itu, Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar juga terus melakukan serangkaian inovasi. Sehingga manfaat dan output dari program-program kabupaten layak anak benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Blitar.
“Kemarin yang kami masukkan di situ (aplikasi) adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sejak dulu desa-desa di Kabupaten Blitar itu kegiatannya sebenarnya sudah mengarah pada anak. Tetapi ketika kita mintai data, desa-desa belum paham. Nah, mulai tahun ini kita penganggaran untuk kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). PPRG ini di dalamnya juga ada anak, kita mengundang perwakilan dari 248 desa/kelurahan. Kita berikan pemahaman mengenai PPRG. Dan ketika mereka kita mintai mengenai data seperti itu akhirnya mereka paham. Sebenarnya mereka (desa) sudah melakukan, tapi tidak sadar jika yang mereka lakukan itu kegiatan yang mengarah pada anak,” tukasnya.
Inovasi lain dari Kabupaten Blitar terkait dengan kegiatan yang mengarah pada anak adalah terkait dengan penyediaan bus sekolah oleh Dinas Perhubungan. Menurut Leli, meskipun pada waktu penilaian kabupaten layak anak itu bus sekolah belum launching, namun penyediaan bus sekolah sudah dianggarkan Pemkab Blitar melalui Dinas Perhubungan pada tahun ini.
“Meskipun belum launching, namun bus sekolah itu sudah bisa kita potret dan bisa kita laporkan melalui aplikasi untuk penilaian kabupaten layak anak. Bahwa pada tahun ini di Kabupaten Blitar ada bus sekolah. Buktinya ini, anggaranya sudah ada untuk melaksanakan. Yang seperti ini tidak apa-apa,” imbuhnya.
Faktor lain yang membuat Kabupaten Blitar sukses mempertahankan kabupaten layak anak kategori Nindya adalah bertambahnya taman di ruang-ruang publik. Tak hanya di pusat kota dan kecamatan, di wilayah pedesaan saat ini juga terus bermunculan taman-taman bermain yang diperuntukkan bagi masyarakat dan ramah anak.
“Untuk RTH di Kanigoro yang baru launching juga kita masukkan di tahun ini. Juga pembangunan infrastruktur sekarang juga semakin mengarah responsive terhadap anak. Seperti trotoar yang memenuhi standart dengan tidak terlalu tinggi. Juga ada fasilitas untuk pejalan bagi disabilitas,” pungkasnya.(Adv/ Kmf)