JATIMTIMES – Dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar bagi siswa di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi diharapkan mampu menyiapkan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, luring maupun secara branded.
Menurut Sulihtiyono, ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ,terjadinya pandemi covid 19 sejak dua tahun lalu mengakibatkan ada perubahan pola dan tata kehidupan di masyarakat termasuk dalam proses belajar mengajar.
“Ke depan ada rencana pelaksanaan kurikulum terpadu yang memberikan kesempatan sekolah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dan tidak saklek. Dalam arti sekolah bisa melaksanakan sistem pemberlajaran daring, luring maupun branded,”ujar Sulih, sapaan akrabnya.
Selain itu ada wacana ke depan untuk anak sekolah menengah atas (SMA) tidak ada lagi jurusan IPA, IPS maupun bahasa sehingga siswa bisa memilih pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
Konsekuensi dari program Merdeka Belajar salah satunya pemerintah daerah mengupayakan penambahan titik wifi. Misalnya daerah yang masuk block spot seperti Sukamade, sebagian wilayah Wongsorejo dan beberapa wilayah lain yang mengalami kesulitan bisa dibantu.
Kemudian pemerintah daerah juga memberikan bantuan kuota untuk jaringan yang andal. “Pemerintah pusat memang mengalokasikan anggaran wifi tetapi untuk enam bulan saja. Selebihnya pemerintah daerah diharapkan yang membantu karena sebagian wali murid terkadang mengalami kesulitan untuk menyiapkan kuota,” imbuh mantan kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi itu.
Selain itu, pemerintah diharapkan mengalokasikan bantuan smartphone bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung agar kasus di kabupaten/kota lain, yakni orang tua nekat atau terpaksa melakukan tindak kriminal untuk memberikan handphone (HP) bagi anaknya, tidak terjadi di Banyuwangi.
Yang tidak kalah penting, Dinas Pendidikan harus terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengadakan program pendidikan dan latihan (diklat) bagi guru dan tenaga pendidik secara periodik untuk mengimbangi tuntutan yang ada.
“Faktanya belum semua guru mampu melaksanakan sistem daring dengan sempurna sehingga butuh pelatihan-pelatihan. Peningkatan mutu SDM menjadi program yang penting sehingga bukan hanya siswa yang menjadi perhatian tetapi guru dan tenaga pendidiknya agar ada keseimbangan,” pungkas Sulihtiyono.
Nurhadi Joyo