JATIMTIMES – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP PGRI Sumenep kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sumenep, Kamis (3/2/2022).
Dalam aksi kali ketiga ini, PMII STKIP PGRI Sumenep membawa alat peraga keranda mayat yang bertuliskan “Pemkab Sumenep Hidup/Mati”.
Tidak hanya itu. Mereka menuntut Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengevaluasi pengangkatan kepala dinas, sekretaris hingga kabid di Dinas Pendidikan setempat yang dinilai tidak mumpuni dalam dunia pendidikan.
Atas dasar itu, mereka mendesak bupati Sumenep untuk segera turun tangan demi menjaga marwah pendidikan di Sumenep dan menindak tegas ASN yang dinilai mencemarkan nama baik PMII, yang sebelumnya menyebut aksi unjuk rasa mereka adalah bayaran.
“Aksi kita kali ini merupakan jilid 3 dengan menuntut bupati Sumenep segera selesaikan keluhan masyarakat berkaitan dengan pendidikan di Sumenep,” kata korlap aksi PMII STKIP PGRI Sumenep Nur Hayat.
Versi mahasiswa, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Agus Dwi Saputra beserta jajaran di bawahnya dinilai tidak memiliki kemampuan dalam dunia pendidikan dan tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2017. Sebab, kepala dinas beserta jajaran di bawahnya harus memiliki pengalaman pendidikan atau kebudayaan sebelumnya.
“Hasil kajian kami, ternyata mereka tidak berlatar itu. Jadi, kami nilai itu salah penempatan. Untuk itu, kami minta bupati Sumenep segera selesaikan persoalan ini,” ujar Nur Hayat secara tegas.
Menemui massa aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep Edy Rasyadi menyampaikan, aspirasi PMII STKIP PGRI Sumenep sudah ditampung oleh Bupati. Bahkan, bupati berkomitmen mengevaluasi semua OPD (organisasi perangkat daerah).
“Bupati sudah berkomitmen untuk mengevaluasi semua OPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Tidak hanya di pendidikan saja. Jika kinerjanya tidak bagus, pasti diturunkan,” tandas sekda.
Meski demikian, masa aksi PMII STKIP PGRI Sumenep merasa tidak puas dengan penyampaian Sekda Edy. Mereka kemudian membakar keranda sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemkab Sumenep yang tidak kunjung menyelesaikan tuntutannya itu.
Syaiful Ramadhani