JATIMTIMES – Usai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya Rais Aam dan Ketua Umum baru, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar rapat gabungan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Selasa (28/12/2021).
Dalam rapat itu dipimpin oleh Rais Syuriyah KH Anwar Manshur dan Ketua Tanfidhiyah KH Marzuki Mustamar dan dihadiri jajaran syuriah dan tanfidziyah, seperti KH Anwar Iskandar Wakil Rais, KH Syafruddin Syarif Katib Syuriah PWNU, KH M Hasan Mutawakkil Alallah, KH Ali Maschan Moesa, KH Reza Ahmad Zahid, KH Abdus Salam Shohib, KH Ahmad Fahrur Rozi, KH Abdurrahman Alkautsar.
Hasil rapat, sepakat agar Rais Aam PBNU, yakni KH Miftahul Akhyar untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sekretaris PWNU Jatim H Akh Muzakki, menyampaikan permohonan agar Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari jabatan Ketum MUI. Hal ini menurutnya demi kepentingan dan kemaslahatan semua pihak, agama, bangsa dan negara.
“Kami memohon kepada Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari Ketua Umum MUI untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama, bangsa dan negara,” tuturnya dilansir dari NU Online.
Selain itu, PWNU Jatim juga berharap dan mengusulkan agar PWNU dari daerah lainnya di Indonesia memiliki sikap yang sama dengan PWNU Jatim.
“Mengusulkan kepada seluruh PWNU se-Indonesia agar bersikap serupa dengan PWNU Jatim,” tuturnya dilansir dari NU Online.
Selain itu, dari hasil rapat gabungan PWNU Jatim, terdapat lima poin penting yakni :
1. Dinamika apapun yang terjadi selama muktamar ke-34 harus dianggap selesai dan tidak boleh berkelanjutan agar kita semua bisa berpikir positif untuk NU ke depan.
2. PWNU mendukung penuh mandataris muktamar, yakni KH Miftachuk Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dalam memimpin PBNU ke depan.
3. PWNU mendorong mandataris muktamar agar membentuk tim perumus yang berkompeten yang bertugas di antaranya untuk melakukan sinkronisasi hasil sidang komisi dan atau sidang pleno, termasuk di bidang pemilihan ketua umum, agar bisa menjadi keputusan organsiasi pada Muktamar ke-34 sebagai forum permusyawaratan tertinggi organsisasi dan PWNU siap untuk mengawal tim perumus dimaksud dengan baik.
4. Mendorong PBNU agar dalam membentuk kepengurusan baik di PBNU maupun Perangkat organisasi mempertimbangkan prinsip berikut:
a. Terkait kemandirian, pengurus yang akan datang harus merupakan cerminan dari kemandirian dari campur tangan apapun, termasuk kekuatan politik partisan dan pemerintah,
b. The right man on the right place dalam bidang apapun, termasuk pendidikan dan ekonomi,
c. Harus berpaham wasathiyah dan dalam menerjemahkan aswaja annahdliyan dalam beragama,
d. Memiliki kepekaan dalam merespon isu strategis yang berkembang agar wajah NU tidak buruk di ruang publik, seperti moderasi beragama yang kebablasan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
5. Memohon kepada Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari Ketua Umum MUI untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama, bangsa dan negara, serta mengusulkan kepada seluruh PWNU se-Indonesia agar bersikap serupa dengan PWNU Jatim.
Sementara itu, apa yang menjadi usulan dan permohonan PWNU Jatim ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA). Anggota AHWA dalam muktamar ke 34 di Lampung yang juga menyampaikan Rais Aam tidak diperkenankan merangkap jabatan.
Usai secara resmi mengumumkan Rais Aam KH Miftachul Akhyar, anggota AHWA berpendapat, Rais Aam tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dengan organisasi lainnya. Pendapat ini kemudian juga di setujui oleh seluruh anggota AHWA.
“Itu haram hukumnya (merangkap jabatan organisasi lain),” tutur anggota AHWA KH Zainal Abidin dihadapan para muktamirin yang hadir tanggal 23 Desember 2021.
Selain itu, mewakili AHWA, dirinya berharap agar Rois Aam yang ditetapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap NU. Diharapkan Rais Aam untuk bisa fokus dalam pembinaan dan pengembangan organisasi NU ke depan.
Anggara Sudiongko