INDONESIAONLINE – Bondan Madani Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (LDKS PIJAR) yang hadir dalam acara aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Banyuwangi Corruption Watch (BCW) beberapa waktu lalu, angkat bicara terkait keengganan Plt Kepala BPKAD menerima peserta aksi.
Dalam aksi tersebut, Bondan tampak hadir dengan ciri khasnya berkacamata hitam bersama beberapa aktivis Banyuwangi lain sambil membentangkan spanduk bertuliskan “COPOT PLT KEPALA BPKAD”.
“Sebagai sesama aktivis, kami selalu siap mensupport kelompok manapun atau siapapun yang menyuarakan kebenaran. Apalagi ketika hearing dua kali di DPR saya juga hadir,” jelas Bondan dalam rilis yang dikirim Senin (8/8/2022).
Dia sangat menyayangkan sikap dari BPKAD Banyuwangi yang sampai saat ini, kurang lebih 7 bulanan surat yang dilayangkan BCW Banyuwangi tidak dibalas oleh pihak eksekutif.
“Kan aneh, dan muncul berbagai macam asumsi ketika surat yang dilayangkan oleh lembaga tidak dibalas. Bahkan puncaknya teman-teman melakukan aksi. Padahal sepengetahuan kami lembaga lain berkirim surat mengenai penjualan saham dibalas oleh eksekutif,” ujar aktivis berbadan ramping itu.
Lebih lanjut Bondan menambahkan, wajar apabila teman-teman BCW dan para aktivis Banyuwangi lain menduga kuat adanya tindak korupsi terkait penjualan saham Pemkab Banyuwangi di penambangan emas Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Pesanggaran karena surat yang dilayangkan BCW tidak dibalas oleh eksekutif dalam hal ini BPKAD.
“Kalau memang tidak ada masalah harusnya surat dari BCW dibalas kan. Bukannya dibiarkan seperti ini. Terkesan seperti ada ketakutan pihak BPKAD untuk membalas surat dari teman-teman BCW,” imbuhnya.
Kepada JatimTImes, Alumni Muda HMI menuturkan, LDKS PIJAR akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat untuk mendapatkan jawaban yang lengkap atas penjualan saham milik Banyuwangi.
“Ketika ada kebijakan yang menyimpang, itu merupakan konsumsi publik. Jadi ya sah-sah saja jika nantinya kami melakukan aksi juga. Apalagi ini berkaitan adanya indikasi korupsi uang rakyat,” kata Bondan.
Lebih lanjut dia menegaskan dalam waktu dekat LDKS PIJAR akan turun ke jalan. “Karena menurut hemat kami permasalahan ini terlalu berlarut-larut dan terkesan ada yang disembunyikan.” pungkasnya.
Sementara Cahyanto Hendri Wahyudi Plt Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi menjelaskan, dalam menjalankan setiap kebijakan yang pasti pihaknya melalui mekanisme dan prosedur sudah sesuai aturan.
“Hasil penjualan saham sudah disetor ke kas daerah dan teman-teman yang demo kemarin memang mengajukan surat mohon penjelasan terkait hal tersebut dan sudah kita tindaklanjuti dengan audiensi beberapa kali dengan memberikan penjelasan,” jelas Cahyanto.
Sehingga anggapan surat balasan untuk BCW Banyuwangi yang merasa belum mendapatkan jawaban padahal sekitar 7 (Tujuh) bulan berkirim surat sudah mendapatkan tanggapan dari BPKAD Banyuwangi tetapi mereka belum puas.
” Menurut njenengan sudah audiensi dengan penjelasan yang sama bagaimana?,” pungkas Cahyanto.