Beranda

PKB Kuasai Kursi Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf: APBD 2025 Harus Berpihak pada Rakyat

PKB Kuasai Kursi Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf: APBD 2025 Harus Berpihak pada Rakyat
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 resmi dilantik pada Kamis (24/10/2024). Di mana Ketua DPRD Jatim diisi oleh politisi PKB, Musyafak Rouf (io)

INDONESIAONLINE – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 resmi dilantik pada Kamis (24/10/2024). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 100.2.1.4-4319 Tahun 2024 dan No. 100.2.1.4-4326 Tahun 2024.

Bertempat di Gedung DPRD Jatim, prosesi pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Charis Mardiyanto. Politisi PKB, Musyafak Rouf, resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim, didampingi oleh empat Wakil Ketua, yaitu Deni Wicaksono (PDIP), Hidayat (Gerindra), Blegur Prijanggono (Golkar) dan Sri Wahyuni (Demokrat).

Komposisi pimpinan DPRD Jatim ini mencerminkan perolehan kursi partai pada Pileg lalu, dengan PKB sebagai pemenang (27 kursi), disusul PDIP dan Gerindra (21 kursi), Golkar (15 kursi), dan Demokrat (11 kursi).

Usai pelantikan, Musyafak Rouf menegaskan prioritasnya adalah melengkapi alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Bamus).

“Langkah pertama adalah melengkapi AKD, menetapkan ketua, wakil, dan anggota di setiap komisi. Ini penting untuk efektivitas kerja,” ujarnya.

Rouf menargetkan penetapan APBD 2025 tepat waktu dengan mengedepankan prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa DPRD siap merombak KUA-PPAS yang telah disetujui jika dirasa belum berpihak pada rakyat.

“Kami harus memastikan APBD berpihak pada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci pengelolaan APBD,” tegasnya.

Senada dengan Rouf, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang turut hadir optimis bahwa tahapan perencanaan APBD Jatim 2025 akan berjalan lancar.

“Selamat kepada pimpinan DPRD Jatim! Penetapan pimpinan dan AKD sangat krusial untuk kelancaran perencanaan APBD 2025 yang harus ditetapkan 10 November nanti,” ungkap Adhy.

Dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD Jatim, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur (mca/dnv).

Exit mobile version