INDONESIAONLINE – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.
Agustina menjelaskan, pemerintah akan memfokuskan penerima manfaat MBG pada kelompok masyarakat yang berada di desil bawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil di bawah, di daerah tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan,” kata Agustina.
Menurut dia, pemerintah kini tengah melakukan penataan ulang terhadap penerima manfaat program MBG. Proses tersebut akan menjadi fokus utama dalam satu bulan ke depan melalui kajian yang lebih mendalam.
Agustina mengatakan, rapat bersama presiden juga membahas berbagai dinamika yang ditemui di lapangan, termasuk kondisi sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi siswa yang beragam.
Ia mencontohkan adanya sekolah yang siswanya berasal dari kelompok desil bawah dan desil menengah dalam jumlah yang hampir seimbang. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan skema penyaluran program.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga memperhatikan dampak psikologis bagi para siswa. Menurut Agustina, jangan sampai kebijakan yang diterapkan menimbulkan perbedaan perlakuan di lingkungan sekolah karena sebagian siswa menerima manfaat, sementara yang lain tidak.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agustina menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan terkait MBG. Menurut dia, keputusan yang menyangkut kebutuhan jutaan masyarakat harus melalui pertimbangan yang matang.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” ucap Agustina. (ars/hel)
