Revitalisasi Pasar Blimbing belum memiliki kepastian. Pemkot Malang mengevaluasi kerja sama investor lama dan membuka peluang penggunaan skema KPBU.

INDONESIAONLINE – Nasib revitalisasi Pasar Blimbing, Kota Malang, masih menggantung. Setelah belum menunjukkan kepastian kelanjutan pembangunan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kini mulai mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Pilihan yang dibuka tidak hanya terbatas pada melanjutkan kerja sama dengan investor lama. Pemkot juga mempertimbangkan kemungkinan melibatkan pihak ketiga lain dengan skema kerja sama yang dinilai dapat memberikan kepastian lebih kuat.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pembahasan mengenai kelanjutan proyek telah dilakukan bersama investor yang selama ini terlibat dalam revitalisasi pasar tersebut. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah alternatif penanganan yang masih perlu dikaji sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Saya sudah ketemu investornya dan ada beberapa strategi penanganan yang akan kita bahas. Investornya sudah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah,” ujar Wahyu.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi Pemkot Malang untuk mengevaluasi kembali pola kerja sama yang selama ini digunakan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap melibatkan investor lama, tetapi opsi menggandeng pihak ketiga lainnya juga masuk dalam pembahasan.

Persoalan utama yang ingin dihindari adalah ketidakpastian pembangunan yang berlarut-larut. Sebab, kerja sama dengan investor swasta tidak selalu menjamin sebuah proyek dapat berjalan sesuai rencana hingga selesai.

Wahyu mengakui, pemerintah membutuhkan skema yang memiliki kepastian lebih kuat. Menurutnya, pengalaman dalam pelaksanaan proyek pembangunan dengan pihak ketiga menjadi pertimbangan agar persoalan serupa tidak kembali terulang dalam revitalisasi Pasar Blimbing.

Pemkot Pertimbangkan Skema KPBU seperti Pasar Besar

Salah satu alternatif yang disinggung Wahyu adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini menjadi perhatian karena sebelumnya diterapkan dalam rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang.

Wahyu menilai pola kerja sama tersebut memiliki mekanisme penjaminan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Dengan adanya mekanisme itu, pemerintah berharap pemilihan badan usaha dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

“Nah, saya berharap nanti polanya juga hampir sama seperti di Pasar Besar. KPBU ini kan ada penjamin. Jadi dari Kementerian Keuangan nanti akan bisa memilih siapa pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi baik dan layak,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Malang berharap risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek dapat dikelola dengan lebih baik. Pemerintah daerah tidak ingin seluruh beban persoalan harus ditanggung sendiri ketika mitra kerja sama mengalami kendala.

Wahyu juga menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan dalam kerja sama pembangunan. Menurutnya, keberadaan mekanisme penjaminan dapat memberikan perlindungan apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan proyek.

“Apabila terjadi permasalahan seperti ini, keuangan akan menjamin. Ini supaya nanti ada keberlanjutan dan ada kepastian terkait pembangunan yang telah kita kerja samakan dengan pihak ketiga,” tandasnya.

Namun, skema KPBU belum menjadi keputusan final untuk revitalisasi Pasar Blimbing. Pemerintah kota masih harus membahas berbagai alternatif, termasuk mempertimbangkan kelayakan kerja sama, kemampuan calon mitra, serta mekanisme pembiayaan dan penjaminannya.

Kepastian Pembangunan Masih Menunggu Pembahasan

Hingga kini, Wahyu belum memastikan apakah revitalisasi Pasar Blimbing benar-benar akan menggunakan skema KPBU. Pembahasan dengan investor lama dan penjajakan kemungkinan menggandeng pihak ketiga masih menjadi bagian dari proses evaluasi.

Artinya, belum ada keputusan mengenai siapa yang nantinya akan menangani proyek tersebut maupun pola kerja sama yang akan digunakan.

Bagi pemerintah daerah, penentuan skema pembangunan bukan sekadar persoalan memilih investor. Kepastian pembiayaan, kemampuan badan usaha, pembagian risiko, serta jaminan penyelesaian proyek menjadi hal yang perlu diperhitungkan sejak awal.

Apalagi, revitalisasi pasar menyangkut kepentingan pedagang dan masyarakat yang membutuhkan fasilitas perdagangan yang layak. Ketidakpastian pembangunan berpotensi membuat harapan terhadap pembenahan pasar harus menunggu lebih lama.

Karena itu, langkah evaluasi yang sedang dilakukan Pemkot Malang akan menjadi penentu arah kelanjutan proyek. Pemerintah perlu memastikan bahwa pola kerja sama yang dipilih tidak hanya menawarkan skema pembiayaan, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan dan tanggung jawab yang jelas.

Untuk sementara, revitalisasi Pasar Blimbing masih berada dalam tahap pembahasan. Kepastian mengenai investor, model kerja sama, dan waktu kelanjutan pembangunan belum diumumkan oleh pemerintah kota.