INDONESIAONLINE – Lilis Indrawati (35), seorang TKI asal Dusun Sentong Desa Karanganyar Ambulu Jember, akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya setelah mengalami kecelakaan tabrak lari di Kuala Lumpur pada 11 Desember 2023 lalu.
Kepulangan Lilis dibantu oleh presenter Uya Kuya dan timnya, serta sejumlah pihak lain seperti Erick Tohir (Menteri BUMN), DPP PAN, DPD PAN Jember, dan SBMI.
Lilis yang sudah bekerja di Malaysia selama 20 bulan ini, sempat mengalami kritis dan divonis hanya memiliki harapan hidup 40%. Pihak rumah sakit bahkan sempat akan menyuntiknya mati. Namun, berkat bantuan berbagai pihak, Lilis akhirnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan dipulangkan ke Indonesia.
Suasana haru menyelimuti saat Lilis tiba di rumahnya pada Jumat (1/3/2024) malam. Ratusan tetangga dan keluarganya sudah sejak sore menunggu kepulangannya. Lilis sendiri berangkat ke Malaysia secara ilegal melalui calo dan meninggalkan dua orang anak di Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada mas Uya Kuya, pak Erick Tohir, DPP PAN, DPD PAN Jember, SBMI, serta sejumlah pihak yang telah membantu kepulangan putri kami,” ujar Sumarno, orang tua Lilis, dengan penuh haru.
Uya Kuya dan timnya mengungkapkan bahwa proses pemulangan Lilis cukup rumit karena terkendala oleh denda dari pemerintah Malaysia dan kondisi Lilis yang masih lemah.
“Keterlambatan pemulangan saudara Lilis ini, dikarenakan banyaknya urusan administrasi. Sehingga mas Uya Kuya bersama timnya harus bolak balik Indonesia Malaysia untuk mengurus administrasi dan juga biaya pengobatan korban,” ujar Agus Khoironi, Sekretaris DPD PAN Jember yang mewakili DPP PAN dan tim dari Uya Kuya.
Kasus Lilis menjadi pelajaran berharga bagi para TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Diimbau agar para TKI selalu menggunakan jalur resmi untuk menghindari berbagai kendala dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.
“Kami mengimbau kepada semua warga, khususnya warga Jember, agar saat mau bekerja di luar negeri, usahakan melalui jalur resmi, selain aman dan demi keselamatan, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah bisa turun tangan untuk memberikan bantuan, baik bantuan hukum maupun bantuan hak-haknya,” pungkas Agus Khoironi (mam/dnv).