INDONESIAONLINE – Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali menjadi sorotan setelah serangan ke Bandara Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10/2026) dilaporkan menyebabkan sejumlah orang terluka. Insiden tersebut disebut sebagai serangan ketiga sejak awal Oktober 2026.
Konflik yang melibatkan kedua pihak ini memiliki sejarah panjang dan berkaitan erat dengan perang saudara di Yaman. Untuk memahami persoalannya, penting membedakan kelompok Houthi dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Keduanya merupakan pihak yang berbeda dan berkonflik.
Dikutip dari Al Jazeera, Houthi merupakan kelompok bersenjata yang tumbuh di wilayah Pegunungan Saada, Yaman utara, sejak dekade 1990-an. Pemberontakan kelompok ini telah berlangsung sejak awal 2000-an, sebelum perlawanan terhadap pemerintah Yaman meningkat pada 2014 dan memicu perang saudara.
Pada Januari 2015, Houthi berhasil menguasai istana kepresidenan di Sanaa. Kondisi tersebut memaksa Presiden Yaman saat itu, Abd-Rabbu Mansour Hadi, meninggalkan ibu kota dan melarikan diri ke Aden, sebuah kota pelabuhan di wilayah selatan.
Hadi kemudian berpindah ke Arab Saudi dan tetap menjalankan pemerintahan dari pengasingan. Ia akhirnya mengundurkan diri pada 2022.
Awal Ketegangan Houthi dan Arab Saudi
Penguasaan wilayah oleh Houthi menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan dengan Arab Saudi. Kelompok tersebut mengendalikan sebagian besar wilayah barat laut Yaman, termasuk sejumlah daerah yang berbatasan dengan Arab Saudi. Sejak September 2026, Houthi juga dilaporkan memperkuat kendalinya atas kawasan pesisir Laut Merah yang strategis.
Keterlibatan langsung Arab Saudi dalam konflik bermula pada Maret 2015. Saat itu, Riyadh memimpin koalisi militer untuk memerangi Houthi dengan tujuan mengembalikan pemerintahan Presiden Hadi.
Houthi menuduh Arab Saudi melancarkan serangan militer demi mendukung pemerintah Yaman. Sebagai balasan, kelompok tersebut berkali-kali meluncurkan rudal dan pesawat nirawak bersenjata ke wilayah Arab Saudi.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan pada 2022 melalui proses mediasi yang menghasilkan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi akar pertikaian.
Perang berkepanjangan itu membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar. Sekitar 22 juta warga Yaman atau hampir separuh populasi negara tersebut dilaporkan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Kerusakan fasilitas kesehatan dan infrastruktur air akibat perang saudara semakin memperburuk kondisi masyarakat. Jutaan warga juga terdampak penyakit kolera, yang menjadikan Yaman salah satu wilayah dengan krisis wabah kolera paling parah di dunia.
Setelah Hadi mengundurkan diri pada 2022, dibentuk Dewan Pimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). Lembaga beranggotakan delapan orang itu mewakili pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.
PLC bertugas menangani urusan politik, keamanan, dan militer, sekaligus mengupayakan negosiasi menuju gencatan senjata permanen. Dewan tersebut dipimpin Rashad al-Alimi, penasihat Hadi yang pernah menjabat menteri dalam negeri pada masa pemerintahan mendiang Presiden Ali Abdullah Saleh.
Arab Saudi dan koalisi yang dipimpinnya mendukung PLC. Namun, keterlibatan Riyadh dalam konflik turut mempertahankan ketegangan dengan Houthi.
Dalam pertikaian tersebut, Houthi mendapat dukungan Iran. Sedangkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional didukung koalisi militer pimpinan Arab Saudi
Ambisi Houthi dan Perebutan Wilayah Strategis
Perang saudara Yaman belum sepenuhnya berakhir. Ketegangan kembali meningkat sejak Juli 2026 setelah kesepakatan gencatan senjata dilaporkan runtuh.
Pada awal September 2026, pasukan Yaman yang didukung Arab Saudi terlibat pertempuran dengan Houthi di sejumlah wilayah, antara lain Marib bagian selatan, Taiz, Lahj, al-Jawf, dan al-Bayda.
Dalam perkembangan konflik tersebut, Houthi dilaporkan berhasil merebut Kota Mocha di pesisir Laut Merah. Penguasaan wilayah ini dinilai strategis karena berkaitan dengan perluasan kendali atas kawasan Selat Bab al-Mandeb, jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
Sebagai bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran, Houthi berupaya memperbesar pengaruh politik dan kekuasaannya di Yaman. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai 350.000 orang pada 2025. Kelompok tersebut disebut menguasai sekitar seperempat hingga sepertiga wilayah Yaman.
Mengutip laporan BBC, Houthi juga menginginkan berakhirnya blokade yang diberlakukan Arab Saudi. Kelompok itu berambisi memperluas kendali atas Yaman, termasuk wilayah yang memiliki sumber pendapatan dari sektor minyak dan gas.
Perselisihan kemudian meluas ke jalur perdagangan dan energi. Houthi dilaporkan melarang pelayaran kapal-kapal Arab Saudi yang menggunakan Laut Merah sebagai jalur alternatif Selat Hormuz.
Pada pertengahan September 2026, sebuah serangan pesawat nirawak menyasar pipa minyak Timur-Barat milik Arab Saudi. Serangan tersebut disebut bertujuan mengganggu ekspor minyak negara itu dan terjadi ketika harga minyak global menembus USD 100 per barel.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional bersama Arab Saudi kemudian mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar ikut melancarkan serangan terhadap Houthi menyusul serangan terhadap infrastruktur minyak tersebut.
Namun, Trump tidak mengambil langkah militer itu. Salah satu pertimbangannya, menurut laporan yang dikutip dalam sumber, adalah Houthi telah menyetujui untuk tidak menyerang aset-aset milik Amerika Serikat.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa konflik Houthi dan Arab Saudi bukan sekadar pertikaian militer, melainkan juga melibatkan perebutan kekuasaan di Yaman, persaingan pengaruh regional, serta kepentingan strategis atas jalur pelayaran dan sumber energi. (ars/hel)
