INDONESIAONLINE – Status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang jadi kontroversi hingga saat ini, diminta untuk dihentikan. Hal ini secara langsung disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani.
Menurut Puan, hal-hal teknis administrasi status keanggotaan tidak perlu dijadikan pro-kontra lagi.
“80 harian kalo nggak salah menuju tanggal 14 Februari. Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi menurut saya itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali,” ucap Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Lebih lanjut Puan mendorong semua pihak menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dalam menyukseskan gelaran pemilu 2024.
“Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan. Kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari,” lanjut Puan.
Panja Netralitas TNI
Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengungkap bahwa Komisi I DPR telah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. Puan pun mendukung pelaksanaan panja pengawasan tersebut.
“Panja Netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya. Artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut,” kata Puan.
Ia pun meminta aparat penegak hukum berkomitmen menjaga perhelatan pemilu secara jujur dan damai. Dia berharap pemilu berjalan tanpa memecah belah persatuan.
“Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain kita jalankan Pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil. Kemudian kita jaga agar Pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga sampai insyaAllah nanti tanggal 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan,” terang Puan (ina/dnv).