Beranda

Tak Ingin Bebani APBD Mendadak, DPRD Kabupaten Malang Siapkan Dana Cadangan Pilkada

Rapat pembahasan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Malang digelar DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. (dok dprd kabupaten malang)

INDONESIAONLINE – Persiapan pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada periode mendatang mulai dimatangkan. DPRD Kabupaten Malang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Pembahasan regulasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk jajaran eksekutif. Selain itu, penyusunannya diperkuat melalui kajian akademis guna memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan serta mekanisme penganggaran yang tepat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang H Ali Murtadlo SH mengatakan keberadaan dana cadangan memiliki peran penting untuk menjamin ketersediaan anggaran penyelenggaraan pilkada (pemilihan kepala daerah). Melalui skema tersebut, kebutuhan pembiayaan pesta demokrasi dapat dipersiapkan jauh-jauh hari tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam jumlah besar secara mendadak.

Menurut Ali, besarnya kebutuhan anggaran pilkada menjadi alasan utama perlunya pembentukan dana cadangan. Sebab, pembiayaan kegiatan tersebut dinilai tidak memungkinkan apabila sepenuhnya dibebankan pada satu tahun anggaran.

“Langkah penyusunan raperda ini dilatarbelakangi oleh besarnya kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada  yang tidak memungkinkan untuk ditanggung sepenuhnya dalam satu tahun anggaran,” ujar Ali Murtadlo, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penyisihan anggaran secara bertahap menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan pilkada dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas fiskal Kabupaten Malang.

Namun, penerapan skema tersebut membutuhkan kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif. Hal itu diperlukan agar arah kebijakan, mekanisme pengumpulan dana, hingga pelaksanaannya dapat dirumuskan secara matang.
“Pembentukan dana cadangan ini juga membutuhkan kecermatan agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik,” imbuhnya.

Ali menambahkan, pembahasan mengenai besaran alokasi, peruntukan, serta periode penyisihan anggaran masih akan disepakati bersama oleh Pansus DPRD dan Tim Raperda Pemerintah Daerah.
Dana cadangan tersebut nantinya dipersiapkan untuk membiayai kebutuhan dengan nilai relatif besar yang tidak memungkinkan dipenuhi hanya melalui satu tahun anggaran

“Dana yang disisihkan ini bertujuan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan anggaran relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,” ujarnya.

Dari pihak eksekutif, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Slamet Edi Purwanto turut memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan aspek teknis penganggaran dana cadangan. Ia menegaskan bahwa pembentukannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Slamet mengungkapkan adanya perubahan rencana waktu penyisihan anggaran. Pihaknya mengusulkan agar pengumpulan dana cadangan mulai dilaksanakan pada 2028.

“Ada penyesuaian jadwal penyisihan anggaran dari rencana awal. Namun, kami berharap agar penyisihan dana cadangan dapat dimulai pada tahun 2028,” ungkapnya.

Perubahan jadwal itu berkaitan dengan dokumen kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang belum memuat klausul mengenai alokasi dana cadangan pilkada.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan anggaran mendatang, realisasi pembiayaan Pilkada 2024 juga menjadi salah satu acuan evaluasi. Slamet memaparkan, dari total dana cadangan Pilkada 2024 yang dialokasikan sekitar Rp 100 miliar, anggaran yang terserap secara efektif tercatat kurang lebih Rp 80 miliar.

“Dari total dana cadangan yang dialokasikan pada Pilkada 2024 sebesar kurang lebih Rp 100 miliar, sementara nilai yang terserap secara efektif mencapai sekitar Rp 80 miliar,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian akademis yang turut menjadi bagian dari pembahasan raperda, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang pada periode mendatang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Estimasi sementara menunjukkan kebutuhan pembiayaan berada pada rentang Rp 118 miliar hingga Rp 135 miliar.

DPRD dan Pemkab Malang kini masih melanjutkan pembahasan untuk mematangkan substansi regulasi tersebut. Pembentukan dana cadangan diharapkan dapat menjadi solusi perencanaan keuangan jangka menengah sehingga penyelenggaraan pilkada mendatang memiliki kepastian pembiayaan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat yang ingin mengetahui materi peraturan daerah (perda) maupun produk hukum lainnya dapat mengakses laman jdihdprd.malangkab.go.id. Selain itu, masyarakat bisa mengakses melalui JDIH DPRD Kabupaten Malang melalui media sosial Instagram, TikTok, Facebook hingga YouTube. (asl/hel)

Exit mobile version