INDONESIAONLINE – Kontestasi bakal calon presiden (bacapres) 2024 yang mengkristal ketiga sosok besutan partai politik, ternyata tak berefek pada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Secara tegas dirinya menyebut tidak akan memberikan dukungan kepada tiga orang bacapres tersebut (Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan).
Bahkan LaNyalla menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu saat dirinya ditanya terkait pilihan capresnya.
“Saya ditanya (Presiden Jokowi), pak ketua siapa calon presidennya, saya bilang nggak ada. Saya tidak akan dukung calon presiden yang sudah ada tiga orang ini,” terang LaNyalla.
LaNyalla pun menegaskan, alasan utama dirinya tidak memilih ketiga capres yang diusung oleh parpol tersebut karena dirinya bukan orang parpol dan dirinya merupakan orang independen. Menurutnya adanya tiga capres yang diusung parpol tidak adil.
“Saya anggap tidak adil. Coba bayangkan 270 juta (penduduk Indonesia), kemudian kita disodorkan tiga calon presiden yang ditentukan oleh sembilan ketua umum partai,” tegas LaNyalla yang menyebut hal itu membuat perwakilan dari kalangan independen tidak ada.
“Makanya saya usul, harus ada dibuka untuk independen. Kalau tidak dibuka dari independen berarti yang mewakili dari kami DPD, mewakili dari TNI-Polri, mewakili orang-orang yang tidak berpartai. Itu nggak jalan, itu tidak adil,” tegas LaNyalla.
Ketika ditanya untuk nama-nama yang berpotensi untuk diusulkan sebagai capres dari kalangan independen, LaNyalla mengaku sudah ada 100 nama lebih orang independen yang bisa didorong untuk menjadi capres.
Namun, ketika disinggung akankah ada nama AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di 100 nama lebih orang independen yang siap didorong untuk menjadi capres, dirinya mengaku tidak akan terlibat.
“Oh saya tidak akan ikut-ikut (menjadi capres dari independen). Saya hanya menerobos saja,” ucap LaNyalla.
Lebih lanjut, meskipun sudah terdapat 100 nama lebih dari kalangan independen yang siap didorong untuk maju sebagai capres, namun pihaknya saat ini tengah mendesak seluruh elemen untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan naskah asli Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
“Kita pasti cari calon presiden sendiri (dari independen), tapi kan tidak ada jalan. Itulah yang saya akhirnya minta, harus kembali ke Undang-undang Dasar 1945 yang asli pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan hasil amandemen tahun 1999 sampai 2002, untuk memenuhi keadilan kita semua,” pungkas LaNyalla (to/dnv).