INDONESIAONLINE – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) menerima audiensi jajaran manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit KLK Berhad. Dalam pertemuan tersebut, gubernur memberikan sejumlah arahan strategis terkait tertib administrasi kependudukan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan masyarakat di sekitar operasional perusahaan.
Gubernur Harum menekankan pentingnya kepatuhan administrasi kependudukan bagi ribuan pekerja perkebunan tersebut. Ia meminta seluruh pekerja perusahaan terdata secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah setempat, khususnya bagi pekerja yang telah menetap bertahun-tahun.
“Pekerja bapak harus terdata dan terdaftar di Dinas Dukcapil, terutama administrasi kependudukan. Terlebih yang sudah menetap bekerja selama dua tahun,” tegas Harum, Senin (19/10/2026).
Jaminan Ketenagakerjaan dan Kemitraan Perbankan Daerah
Selain urusan kependudukan, Harum menggarisbawahi perlunya jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan melalui program BPJS. “Kalau mereka terdaftar sebagai peserta BPJS, tentu kesehatan dan risiko kerja mereka terjamin,” ungkapnya.
Gubernur juga mendorong agar potensi finansial dari 12 ribu pekerja perkebunan tersebut dapat dikolaborasikan dengan perbankan milik pemerintah daerah, yakni Bank Kaltimtara. Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi sarana perbankan di area perkebunan.
“Kami harap pekerja Pak Thomas bisa menjadi nasabah Bankaltimtara. Perbankan milik pemerintah daerah dan kami siap bangun fasilitasnya di perusahaan bapak,” ujar Gubernur Harum.
Mengakhiri arahannya, Harum mengingatkan pihak perusahaan untuk tidak melupakan kontribusi sosial bagi warga di sekitar kawasan perkebunan demi menciptakan kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan. “Selain pekerja, tolong juga perhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaannya pak,” pungkas gubernur. (ra/hel)
