UIN Maliki Malang membuka prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen Haji dan Umrah untuk memperkuat kompetensi lulusan menghadapi kebutuhan industri.
INDONESIAONLINE – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) memperluas pengembangan pendidikan tinggi melalui pembukaan dua program studi sarjana, yakni Ekonomi Syariah serta Manajemen Haji dan Umrah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kampus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor ekonomi berbasis Islam dan pengelolaan layanan ibadah.
Izin penyelenggaraan kedua program studi tersebut telah diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag). Program Studi Ekonomi Syariah memperoleh izin melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1126 Tahun 2026, sedangkan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah ditetapkan melalui KMA Nomor 1239 Tahun 2026. Informasi ini juga diumumkan melalui laman resmi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang.
Kehadiran dua program studi tersebut memperluas pilihan pendidikan bagi calon mahasiswa. Namun, pengembangan program akademik baru juga membawa tanggung jawab untuk memastikan materi pembelajaran, kompetensi dosen, dan praktik pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, menilai penerbitan kedua keputusan tersebut sebagai bagian dari penguatan bidang keilmuan di lingkungan perguruan tinggi Islam.
“Terbitnya izin dua program studi ini akan semakin memperkuat kajian rumpun ilmu agama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” ujarnya.
Pembukaan program studi baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan penambahan pilihan kuliah. Kedua bidang memiliki karakteristik dan kebutuhan kompetensi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan bidang masing-masing.
Menjawab Kebutuhan Ekonomi Syariah dan Layanan Haji
Program Studi Ekonomi Syariah diarahkan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Cakupan keilmuannya dapat meliputi konsep ekonomi Islam, pengelolaan usaha, transaksi sesuai prinsip syariah, serta perkembangan industri keuangan syariah.
Dalam praktiknya, lulusan bidang ini berpeluang mengembangkan karier di berbagai sektor yang relevan, seperti lembaga keuangan syariah, pengembangan usaha halal, konsultasi bisnis, maupun kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip syariah. Peluang tersebut tetap bergantung pada kompetensi lulusan, kebutuhan pemberi kerja, dan persyaratan profesi yang berlaku.
Sementara itu, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah berfokus pada pengelolaan layanan perjalanan ibadah. Bidang ini membutuhkan perpaduan pengetahuan keagamaan, manajemen operasional, komunikasi, administrasi, serta pemahaman regulasi penyelenggaraan haji dan umrah.
Pengelolaan perjalanan ibadah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan jamaah, administrasi, koordinasi perjalanan, pendampingan, hingga penanganan kebutuhan jamaah selama kegiatan berlangsung. Karena itu, kemampuan memberikan pelayanan yang tertib dan responsif menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan bidang tersebut.
Kebutuhan kompetensi juga berkaitan dengan perubahan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. Penguasaan regulasi, kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan, serta keterampilan mengelola pelayanan menjadi bekal yang relevan bagi calon tenaga profesional.
Meski memiliki fokus berbeda, kedua program studi tersebut sama-sama memerlukan hubungan yang kuat antara teori akademik dan praktik. Pembelajaran yang hanya menekankan penguasaan konsep tanpa pengalaman lapangan berisiko membuat lulusan kurang siap menghadapi persoalan nyata di dunia kerja.
Karena itu, pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan perkembangan industri, perubahan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan lembaga terkait juga dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal praktik profesional sejak masa pendidikan.
Sertifikasi dan Kolaborasi Jadi Agenda Pengembangan
Pengembangan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah turut diarahkan pada perluasan kemitraan dengan lembaga yang berkaitan dengan pelayanan ibadah. UIN Maliki Malang merencanakan kolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta DPW FK KBIHU Jawa Timur.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga UIN Maliki Malang, Prof. Dr. M. Abdul Hamid, menegaskan bahwa penerbitan izin program studi harus diikuti kegiatan nyata yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Terbitnya KMA ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ini harus menjadi pintu masuk untuk menghadirkan program-program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Salah satu agenda yang direncanakan ialah Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional pada 9–15 November 2026. Menurut informasi yang disampaikan kampus, keberadaan izin penyelenggaraan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendukung program tersebut.
Abdul Hamid menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menghubungkan pendidikan akademik dengan pelatihan, sertifikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Ini merupakan momentum penting. Kita tidak hanya ingin menghasilkan lulusan yang memahami teori tentang haji dan umrah, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, riset, dan pengabdian masyarakat,” tegasnya.
Rencana tersebut membuka peluang bagi kampus untuk memperkuat keterlibatan praktisi dan lembaga terkait dalam proses pembelajaran. Melalui kemitraan yang terarah, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman lebih konkret mengenai tantangan pelayanan jamaah dan tata kelola perjalanan ibadah.
Meski demikian, penyelenggaraan program sertifikasi tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan peserta, kompetensi pengajar, dan standar pelaksanaan. Izin pembukaan program studi tidak dengan sendirinya menggantikan ketentuan lain yang mungkin diwajibkan bagi penyelenggara sertifikasi.
Di sisi akademik, UIN Maliki Malang perlu memastikan kedua program studi memiliki kurikulum yang relevan, tenaga pengajar kompeten, serta sistem evaluasi pembelajaran yang terukur. Untuk Ekonomi Syariah, penguatan materi dapat diarahkan pada perkembangan praktik bisnis dan keuangan syariah. Adapun Manajemen Haji dan Umrah membutuhkan pembelajaran yang menyeimbangkan pemahaman keagamaan dengan keterampilan pengelolaan layanan.
Penerbitan izin tersebut menjadi langkah awal bagi pengembangan dua bidang pendidikan di UIN Maliki Malang. Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan kampus menerjemahkan izin administratif menjadi proses pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan kurikulum yang kuat, kemitraan yang relevan, serta evaluasi berkelanjutan, kedua program studi berpeluang memperluas kontribusi perguruan tinggi Islam dalam pengembangan ekonomi syariah dan peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah (as/dnv).
