INDONESIAONLINE – Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengajukan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai langkah untuk meredakan konflik yang tengah berlangsung. Usulan tersebut mencakup pembatasan signifikan terhadap program nuklir Iran serta pembukaan akses di Selat Hormuz.
Informasi ini pertama diungkap pada Selasa (24/3/2026). Harian The New York Times, mengutip dua pejabat, menyebutkan bahwa proposal itu disampaikan melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator.
Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa kedua pihak berpotensi menyepakati gencatan senjata selama satu bulan. Periode tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan perundingan berdasarkan poin-poin yang diajukan.
Salah satu syarat utama dalam proposal itu adalah penghentian aktivitas pengayaan uranium di Iran. Selain itu, Teheran diminta menyerahkan seluruh stok uranium yang telah diperkaya karena dianggap berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir.
Tak hanya itu. Iran juga diminta menjamin akses bebas di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Sebelumnya, pembatasan akses di wilayah tersebut dilaporkan memicu kenaikan harga energi global.
Sebagai kompensasi, Iran disebut akan memperoleh pencabutan sanksi secara menyeluruh. Negara itu juga dijanjikan bantuan dalam pengembangan program nuklir untuk tujuan sipil, termasuk di fasilitas Bushehr yang selama ini menjadi sorotan.
Hingga kini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut. Namun, Presiden Donald Trump menyatakan optimisme terhadap peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Pernyataan itu muncul setelah operasi militer besar yang dilancarkan AS bersama Israel pada 28 Februari 2026, yang memicu eskalasi konflik. Serangan tersebut disebut diawali dengan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang kemudian dibalas oleh Iran.
Meski begitu, proposal yang diajukan Washington tidak mencakup agenda perubahan rezim di Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran dilaporkan tengah menghadapi tekanan internal menyusul penindakan terhadap aksi protes yang menelan banyak korban jiwa. (rds/hel)
