Analisis mendalam dampak konflik Iran-Israel-AS bagi ekonomi Indonesia. Pakar HI UMM peringatkan ancaman penutupan Selat Hormuz dan lonjakan inflasi ekstrem.
INDONESIAONLINE – Dunia sedang menahan napas. Eskalasi konflik yang meledak di jantung Timur Tengah pada akhir Februari lalu bukan lagi sekadar pertukaran tembakan roket atau retorika diplomatik di mimbar PBB. Ini adalah pergeseran tektonik dalam tatanan keamanan global yang menyeret tiga kekuatan besar—Amerika Serikat, Israel, dan Iran—ke bibir jurang perang terbuka.
Di Indonesia, ribuan kilometer dari titik api, getarannya mulai terasa bukan pada dentuman bom, melainkan pada kecemasan di pasar saham dan ruang pengambil kebijakan fiskal.
Di tengah hiruk-pikuk spekulasi tentang Perang Dunia Ketiga, suara akademisi memberikan perspektif yang lebih dingin namun menohok. Dion Maulana P., pakar Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membedah situasi ini bukan sebagai peristiwa dadakan, melainkan kulminasi dari “keamanan ontologis” yang terganggu.
Keamanan Ontologis: Lebih dari Sekadar Bertahan Hidup
Dalam wawancara khusus pada Senin (2/3/2026), Dion menegaskan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan gencatan senjata semu. Akar masalahnya jauh lebih dalam, tertanam dalam DNA politik kedua negara yang bertikai.
“Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujar Dion.
Konsep keamanan ontologis (ontological security) yang dikutip Dion merujuk pada rasa aman yang berkaitan dengan identitas diri sebuah negara. Bagi Republik Islam Iran, perlawanan terhadap hegemoni Barat dan Zionisme adalah bagian dari identitas revolusi 1979.
Sebaliknya, bagi Israel, keberadaan kekuatan nuklir di tangan Teheran dianggap sebagai ancaman pemusnahan total terhadap negara Yahudi tersebut.
Buntunya negosiasi nuklir yang telah berlangsung alot sejak tahun lalu menjadi pemantik utama. Serangan terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran di tengah proses diplomasi yang rapuh menjadi bukti bahwa trust atau kepercayaan sudah berada di titik nol.
Washington, di bawah tekanan domestik dan lobi sekutu, mengambil langkah agresif dengan dalih perlindungan basis militer dan sekutu strategisnya di kawasan.
“Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah,” tambah Dion.
Mimpi Buruk di Selat Hormuz: Data dan Realitas
Namun, ancaman terbesar bagi warga dunia—termasuk rakyat Indonesia di pelosok desa—bukanlah ledakan nuklir, melainkan tercekiknya jalur nadi energi dunia: Selat Hormuz.
Dion menyoroti potensi penutupan selat ini sebagai skenario terburuk. “Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Ketika ekonomi negara besar terganggu, kebijakan luar negeri mereka biasanya menjadi lebih agresif,” paparnya.
Data menunjukkan betapa vitalnya jalur sempit ini. Berdasarkan data dari U.S. Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz dilalui oleh sekitar 21 juta barel minyak per hari, atau setara dengan 21% dari konsumsi cairan minyak bumi global. Bagi Indonesia, angka ini adalah lonceng peringatan.
Indonesia bukan lagi negara kaya minyak yang bisa berpangku tangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM mencatat bahwa Indonesia adalah net importir minyak sejak 2004.
Konsumsi BBM nasional mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, sementara produksi siap jual (lifting) minyak bumi domestik terus merosot di bawah 600.000 barel per hari. Selisih menganga ini ditutup dengan impor, yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah atau dipengaruhi harga patokan di sana.
Jika Hormuz terblokir, harga minyak mentah dunia (Brent atau WTI) diprediksi bisa melonjak menembus USD 150 per barel. Bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 per barel dapat menambah beban subsidi listrik dan LPG triliunan rupiah.
Efek Domino: Inflasi Mengintai Dapur Rakyat
Dion memberikan peringatan keras terkait dampak langsung ke masyarakat. “Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Mekanisme ini dikenal sebagai cost-push inflation. Ketika harga energi naik, biaya transportasi logistik pangan melambung. Di negara kepulauan seperti Indonesia, biaya logistik adalah komponen harga yang signifikan. Beras, cabai, telur, hingga sayuran akan mengalami kenaikan harga bukan karena gagal panen, tapi karena truk pengangkutnya meminum solar yang mahal.
Selain itu, ketidakstabilan global memukul nilai tukar Rupiah. Investor asing cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang (emerging markets) menuju aset aman (safe haven) seperti emas atau Dolar AS ketika perang meletus. Pelemahan Rupiah akan membuat biaya impor barang modal dan bahan baku industri semakin mahal, memukul sektor manufaktur dalam negeri.
Di tengah kekacauan ini, posisi diplomatik Indonesia menjadi sorotan. Dion mengkritisi tawaran mediasi yang sempat dilontarkan pemerintah di tengah memanasnya situasi. Menurutnya, langkah tersebut secara teoritis kurang tepat waktu.
“Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” jelasnya.
Teori kematangan konflik (ripeness of conflict) dari I. William Zartman menyebutkan bahwa negosiasi baru efektif jika kedua belah pihak berada dalam situasi mutually hurting stalemate—sebuah jalan buntu yang menyakitkan di mana kedua pihak sadar bahwa mereka tidak bisa menang secara militer. Saat ini, baik AS, Israel, maupun Iran masih merasa memiliki opsi militer untuk menekan lawan.
Kritik lebih tajam diarahkan Dion pada keanggotaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BOP). Forum yang seharusnya menjadi garda terdepan perdamaian ini dinilai kehilangan legitimasi ketika negara pemimpinnya justru menjadi inisiator serangan saat negosiasi berlangsung.
“Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian,” tegas Dion.
Pernyataan ini menantang doktrin politik luar negeri “Bebas Aktif” Indonesia. Bebas bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan bebas menentukan sikap berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dion mendorong Indonesia mengambil langkah berani: menolak standar ganda hukum internasional.
Bukan Perang Dunia III, Tapi Perang Ekonomi
Meski situasi mencekam, Dion mengajak publik untuk tetap rasional dan tidak terjebak dalam histeria Perang Dunia Ketiga. Narasi kiamat yang beredar di media sosial perlu disaring dengan bijak.
“Banyak informasi yang beredar harus dicek dan diverifikasi. Proses menuju perang dunia itu sangat kompleks, tidak sesederhana eskalasi regional,” ujarnya.
Sejarah membuktikan bahwa kekuatan besar sering kali menghindari konfrontasi nuklir langsung karena doktrin Mutually Assured Destruction (MAD). Yang lebih mungkin terjadi adalah perang proksi yang berkepanjangan dan perang ekonomi yang memiskinkan.
Dalam skenario ini, senjata yang paling mematikan bukanlah rudal balistik, melainkan sanksi ekonomi, blokade laut, dan serangan siber terhadap infrastruktur perbankan. Indonesia, sebagai bagian dari rantai pasok global, tidak bisa menghindar dari peluru nyasar ekonomi ini.
Konflik di Timur Tengah pada Maret 2026 ini adalah ujian berat bagi ketahanan nasional Indonesia. Pemerintah di Jakarta kini dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga BBM yang tidak populer secara politik, atau membiarkan APBN jebol demi menahan harga.
Sementara itu, di ruang-ruang kuliah UMM dan diskusi publik, para akademisi seperti Dion Maulana terus menyuarakan pentingnya kewaspadaan. Konflik global bukan lagi tontonan di layar kaca, melainkan ancaman nyata yang bisa menguras isi dompet rakyat.
Indonesia harus berani bersikap tegas di panggung dunia, bukan hanya sebagai mediator yang sopan, tetapi sebagai negara berdaulat yang menolak didikte oleh kepentingan hegemoni yang merusak stabilitas global.
“Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkas Dion (as/dnv).
