Beranda

Bencana Picu Kemiskinan Baru, Dinsos Jatim dan BPBD Siapkan Solusi

Bencana Picu Kemiskinan Baru, Dinsos Jatim dan BPBD Siapkan Solusi
Kadinsos Jatim Restu Novi Widiani di kegiatan Rapat Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 (jtn/io)

INDONESIAONLINE – Bencana alam di Jawa Timur tak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menciptakan penduduk miskin baru. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, mengungkapkan keprihatinannya dalam ‘Rapat Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025’ yang berlangsung 16-17 Januari 2025 di Surabaya.

“Saya lihat, penanganan pasca bencana masih tercecer, dan memunculkan masyarakat miskin baru. Siapa yang mendata? Bagaimana prosesnya? Ini yang harus kita pikirkan bersama BPBD,” ujar Novi, sapaan akrab Kadinsos Jatim.

Rapat tersebut menghadirkan kepala Dinsos kabupaten/kota se-Jatim dan narasumber dari Tim Kerja Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

Novi menekankan pentingnya sinergi Dinsos dan BPBD dalam merancang program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin baru akibat bencana. Pelonggaran aturan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bencana alam dan sosial diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dinsos Jatim juga merencanakan program perlindungan sosial baru. Program Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) diperkenalkan, terdiri dari Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera (Putri Jawara) menggantikan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara menggantikan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Program lainnya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jatim Sejahtera (PPKS) Jawara dan Eks PPKS Jawara.

Lebih lanjut, Novi berharap hasil rapat sinergitas ini dapat menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Sosial, pimpinan daerah, dan DPRD Jatim. Tujuannya mendorong peningkatan dukungan dan anggaran bagi Dinsos kabupaten/kota.

“Anggaran Dinsos memang sudah diperhitungkan, tetapi masih ada Dinsos kabupaten/kota yang anggarannya miris, padahal tanggung jawabnya sangat besar,” katanya.

Rapat sinergitas juga menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Jatim, Kukuh Tri Sandi, yang memaparkan strategi penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Kerjasama lintas sektoral menjadi kunci mengatasi kemiskinan, termasuk yang disebabkan oleh bencana (mca/dnv).

Exit mobile version