INDONESIAONLINE – Negara di dunia bakal bertambah lagi. Bougainville, wilayah otonom yang berada di Pasifik Selatan, bersiap menjadi negara merdeka setelah mayoritas penduduknya mendukung pemisahan dari Papua Nugini melalui referendum. Kemerdekaan wilayah tersebut ditargetkan terealisasi pada 2030.
Secara geografis, Bougainville akan menjadi salah satu negara tetangga Indonesia. Saat ini wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Papua Nugini, namun memiliki status sebagai daerah otonom.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan pemerintah otonom menargetkan transisi menuju pemerintahan sendiri pada 2027 sebelum secara penuh mendeklarasikan kemerdekaan pada 2030. “Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan,” kata Toroama.
Ia menjelaskan bahwa langkah menuju kemerdekaan berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang selama ini menjadi dasar menjaga perdamaian di wilayah tersebut.
Bougainville berlokasi sekitar 1.000 kilometer di timur Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Wilayah ini terdiri atas dua pulau utama, yakni Pulau Bougainville seluas 8.646 kilometer persegi dan Pulau Buka seluas 598 kilometer persegi, yang dipisahkan oleh sebuah selat sempit, serta sejumlah pulau kecil lainnya. Total luas wilayahnya mencapai sekitar 9.438 kilometer persegi atau sekitar dua persen dari daratan Papua Nugini.
Meski secara administratif berada di bawah Papua Nugini, Bougainville memiliki kedekatan geografis, budaya, dan linguistik dengan Kepulauan Solomon. Kondisi tersebut merupakan warisan pembagian wilayah kolonial pada akhir abad ke-19.
Wilayah dengan populasi sekitar 300 ribu jiwa itu dikenal memiliki keragaman budaya dan bahasa yang tinggi. Masyarakatnya menggunakan 21 bahasa, delapan subbahasa, serta 39 dialek, sejalan dengan Papua Nugini yang memiliki lebih dari 800 kelompok bahasa.
Perjuangan kemerdekaan Bougainville telah berlangsung sejak dekade 1960-an. Wilayah itu pernah mendeklarasikan Republik Solomon Utara yang tidak diakui secara internasional sebelum akhirnya bergabung dengan Papua Nugini saat negara tersebut merdeka dari Australia.
Konflik bersenjata sempat terjadi pada periode 1988 hingga 1998, terutama dipicu sengketa terkait tambang Panguna. Setelah perang berakhir melalui perjanjian damai, Bougainville memperoleh status sebagai wilayah otonom.
Pada referendum 2019 yang bersifat tidak mengikat, sebanyak 98,3 persen pemilih menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Bougainville. Hasil referendum tersebut masih memerlukan ratifikasi dari pemerintah Papua Nugini sebelum proses menuju kemerdekaan sepenuhnya diselesaikan. (rds/hel)
