Beranda

Deretan 12 Kepala Daerah Kena OTT KPK sejak Dilantik 2025, Terbaru Bupati Muara Enim

Bupati Muara Enim, Edison, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (rm.id)

INDONESIAONLINE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Terbaru, Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.

Penetapan Edison menambah daftar kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tersandung kasus korupsi setelah dilantik serentak pada Februari 2025. Hingga Juni 2026, tercatat sudah 12 kepala daerah yang terjerat OTT KPK.

Berikut daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sejak dilantik pada 2025:

1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

Abdul Azis ditangkap KPK pada Agustus 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur. KPK menduga Aziz meminta fee 8 persen dari nilai proyek Rp126,3 miliar. Dalam perkara ini, Abdul Azis telah divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

2. Gubernur Riau Abdul Wahid

Abdul Wahid terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau. Kasus ini dikenal dengan istilah “jatah preman”. KPK menduga telah terjadi penyerahan uang Rp4 miliar dari total permintaan Rp7 miliar.

3. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD Ponorogo, serta gratifikasi. KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut.

4. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Ardito Wijaya ditangkap KPK pada Desember 2025 terkait dugaan suap proyek di Lampung Tengah. Ia diduga menerima fee sebesar Rp5,75 miliar dari sejumlah proyek pemerintah daerah.

5. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Ade Kuswara bersama ayahnya, HM. Kunang, diduga menerima uang ijon proyek senilai Rp9,5 miliar dari pihak swasta. Selain itu, Ade  diduga menerima penerimaan lain hingga Rp4,7 miliar.

6. Bupati Pati Sudewo

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. KPK menduga tarif yang dipasang mencapai Rp125 juta hingga Rp225 juta per calon perangkat desa. Ia juga terseret perkara lain terkait proyek DJKA.

7. Wali Kota Madiun Maidi

Maidi terjaring OTT dalam kasus dugaan pemerasan dana CSR dan fee proyek di Kota Madiun. Selain Maidi, KPK juga menetapkan kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan seorang pihak swasta sebagai tersangka.

8. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Fadia Arafiq ditangkap KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

9. Bupati Rejang Lebong

Muhammad Fikri Thobari
Fikri Thobari diduga menerima suap Rp1,7 miliar dari sejumlah proyek di Dinas PUPRPKP Rejang Lebong dengan total anggaran proyek mencapai Rp91,13 miliar.

10. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Syamsul Auliya Rachman bersama sekda Cilacap ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Cilacap.

11. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Gatut Sunu diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di Pemkab Tulungagung serta mengatur pemenang proyek alat kesehatan, cleaning service, dan jasa sekuriti.

12. Bupati Muara Enim Edison

Terbaru, KPK menetapkan Edison sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan di Disdikbud Muara Enim. Dalam OTT yang digelar pada Minggu (7/6/2026), KPK mengamankan uang hampir Rp2 miliar dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, riyal, dan dolar AS. Selain Edison, KPK juga menetapkan tiga pihak lain sebagai tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta. (rds/hel)

Exit mobile version