INDONESIAONLINE – Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (28/4/2025) sore memberikan arahan yang disebutnya “tegas” kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Arahan tersebut disampaikan dalam sebuah town hall meeting di Jakarta International Convention Center (JICC) yang mendadak dilanjutkan secara tertutup setelah sesi awal dibuka untuk media.
Prabowo tidak menyangkal bahwa sesi tertutup itu memang bertujuan untuk menyampaikan teguran-teguran. “Ya (arahan dibuat) tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi,” ujar Prabowo kepada wartawan usai acara. Ia beralasan, tidak etis memberikan teguran di hadapan awak media.
Namun, inti pesan yang disampaikan presiden cukup jelas dan bersifat ultimatum: evaluasi menyeluruh terhadap seluruh direksi BUMN. Prabowo menekankan bahwa penilaian tidak hanya berdasarkan kinerja, tetapi juga aspek watak (karakter) dan akhlak (moral/etika).
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tegas Prabowo mengirim sinyal kuat mengenai standar baru kepemimpinan di perusahaan negara.
Prabowo juga secara spesifik meminta agar praktik-praktik lama yang dinilai kurang efisien atau tidak benar harus ditinggalkan. Sebaliknya, ia mendorong promosi bagi pegawai BUMN yang menunjukkan prestasi dari tingkat bawah, serta mencari ahli terbaik jika memang diperlukan, namun menekankan bahwa profesionalisme harus menjadi kriteria utama, tanpa pandang bulu.
“Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak,” cetus Ketua Umum Partai Gerindra itu, menyerukan prinsip meritokrasi murni dalam pengelolaan aset strategis negara.
Arahan keras ini disampaikan di tengah pembahasan mengenai peran krusial Danantara sebagai pengelola kekayaan bangsa.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa entitas ini tidak hanya mengelola aset dari 844 perusahaan BUMN (induk, anak, hingga cucu), tetapi juga aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), termasuk salah satunya Gelora Bung Karno (GBK).
Menurut Prabowo, dengan pengelolaan yang baik dan transparan, kekayaan yang dikelola Danantara berpotensi menembus angka 1 triliun dollar AS, menjadikannya sarana vital untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sistem pengelolaan yang sangat ketat.
Rosan Roeslani menambahkan bahwa kehadiran Danantara saat ini sangat tepat di tengah ketidakpastian global, di mana kemandirian ekonomi menjadi keharusan. Pengelolaan aset negara melalui Danantara diharapkan dilakukan secara matang untuk menghasilkan return yang optimal.
Mandat tegas Presiden Prabowo kepada jajaran BUMN dan Danantara ini menggarisbawahi prioritas pemerintah baru dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan efisien, berintegritas tinggi, dan didasarkan sepenuhnya pada profesionalisme serta meritokrasi, demi memaksimalkan potensi kekayaan bangsa.
