INDONESIAONLINE – Sejumlah persoalan strategis menjadi catatan DPRD Kalimantan Timur setelah Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pembahasan turut menyoroti penataan aset daerah, koordinasi keamanan di alur pelayaran Sungai Mahakam dan perairan Balikpapan-Penajam, hingga persoalan jembatan aset daerah yang berpotensi terdampak aktivitas pengangkutan batu bara.
Hasanuddin mengingatkan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar kejadian seperti runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada 2013 tidak kembali terjadi. “Kami juga menyoroti STS Muara Berau. Aktivitas pengangkutan batu bara skala besar yang sudah berjalan puluhan tahun namun belum memberi kontribusi PAD bagi Kaltim. Ini pekerjaan rumah yang harus kita dobrak bersama,” ujarnya.
Selain persoalan aktivitas pelayaran dan pengangkutan batu bara, Hasanuddin turut menyoroti kesiapan penegakan hukum serta stabilitas keamanan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Kalimantan Timur menghadapi dinamika baru sebagai daerah penyangga IKN. “Kesiapan penegakan hukum dan stabilitas keamanan di kawasan IKN turut menjadi perhatian, mengingat Kaltim menghadapi dinamika baru sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara,” katanya.
Hasanuddin berharap koordinasi dengan jajaran penegak hukum dapat terus diperkuat untuk menangani berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan keamanan, aset daerah, serta aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. (ra/hel)
