INDONESIAONLINE – Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik. Pasalnya, pembelian motor listrik itu dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.
Atas polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang operasional di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Ia menegaskan motor listrik itu akan digunakan untuk mendistribusikan layanan ke desa-desa melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan ini untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, khususnya desa, sehingga bisa mendukung operasional,” ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Menurut Dadan, realisasi pengadaan telah mencapai sekitar 21.600 unit dari target 24.400 unit yang bersumber dari anggaran tahun 2025. Dadan juga memastikan tidak ada alokasi anggaran serupa pada tahun 2026.
Ia menyebut harga pasaran motor listrik tersebut sekitar Rp 52 juta per unit. Namun BGN mendapatkannya dengan harga sekitar Rp 40 jutaan. Nantinya, kendaraan ini akan didistribusikan secara nasional ke dapur MBG di wilayah dengan akses terbatas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa anggaran pengadaan tersebut berasal dari tahun sebelumnya. Ia mengaku baru mengetahui detailnya belakangan dan menyebut anggaran terkait telah dipangkas.
“Pengadaan itu dari tahun lalu, bukan tahun ini. Kami baru mengetahui belakangan dan anggarannya sudah dikurangi,” ungkap Purbaya.
Saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kebijakan tersebut, Purbaya mengaku belum dapat memastikan. Ia sebelumnya juga menilai anggaran BGN seharusnya lebih difokuskan pada penyediaan makanan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dan penelusuran lebih lanjut. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran merupakan bagian dari perencanaan pemerintah, meski implementasinya tetap menyesuaikan kondisi yang ada. (rds/hel)
