Ratusan siswa SMK di Tulungagung diduga keracunan usai santap menu MBG. SOP dapur umum dan jeda distribusi disorot tajam.
INDONESIAONLINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai pilar perbaikan gizi nasional di tahun 2026, kini menghadapi ujian berat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam sepekan terakhir di bulan Januari 2026, dua insiden gangguan kesehatan massal menimpa pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah tersebut.
Kejadian ini tak hanya memicu kekhawatiran orang tua, namun juga membuka kotak pandora mengenai kompleksitas manajemen rantai pasok makanan (food supply chain) dalam skala masif, khususnya terkait “zona bahaya” suhu makanan dan standar kebersihan dapur umum.
Gelombang kepanikan terbaru terjadi di SMK Sore Tulungagung pada Kamis, 22 Januari 2026. Suasana kegiatan belajar mengajar yang semula kondusif berubah tegang ketika sejumlah siswa mulai mengeluhkan kondisi fisik yang tidak biasa.
Ahmad Yuanto, Wakil Kepala Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN Sore Tulungagung, mengonfirmasi insiden tersebut. Menurut catatannya, sembilan siswa kelas X mengalami gejala klinis berupa mual hebat, muntah, dan pusing tak lama setelah mengonsumsi paket makan siang dari program MBG.
“Kejadian bermula usai anak-anak menyantap menu MBG yang didistribusikan hari itu. Karena gejalanya cukup mengkhawatirkan, mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis segera,” ungkap Ahmad, Kamis (22/1/2026). Dari sembilan siswa yang terdampak, delapan di antaranya harus menjalani observasi intensif di fasilitas kesehatan.
Titik Kritis: Jeda Waktu dan “Danger Zone”
Kasus di SMK Sore menyingkap sebuah celah prosedural yang krusial dalam distribusi makanan massal: jeda waktu konsumsi. Berdasarkan keterangan sekolah, paket makanan MBG tiba di lokasi pada pukul 10.00 WIB. Namun, karena menyesuaikan dengan jadwal istirahat siswa, makanan tersebut baru didistribusikan dan dikonsumsi pada pukul 12.00 WIB.
Dalam ilmu keamanan pangan (food safety), jeda dua jam ini adalah periode kritis. Mengutip standar Codex Alimentarius dan panduan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bakteri patogen seperti Salmonella atau E. coli dapat berkembang biak dengan sangat cepat pada makanan yang berada di suhu ruang (antara 5°C hingga 60°C), yang dikenal sebagai Temperature Danger Zone.
Jika kemasan makanan tertutup rapat dalam keadaan hangat dan didiamkan selama dua jam di suhu tropis, kelembapan yang tinggi menjadi inkubator sempurna bagi bakteri. Hal ini menjadi hipotesis awal yang patut didalami oleh tim investigator, di luar faktor kontaminasi bahan baku.
Meskipun demikian, pihak Satuan Tugas (Satgas) MBG Tulungagung enggan terburu-buru menyimpulkan. Mereka menyoroti anomali statistik dalam kejadian di SMK Sore. Dari total populasi sekitar 2.600 siswa penerima manfaat, hanya sembilan orang atau kurang dari 0,4 persen yang mengalami gejala.
“Kami belum bisa memastikan 100 persen penyebabnya adalah MBG. Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya variabel lain, yakni pengakuan beberapa siswa yang sempat membeli jajanan di luar sekolah sebelum menyantap menu MBG,” ujar perwakilan Satgas. Investigasi silang kini tengah dilakukan untuk memisahkan antara dampak makanan program dengan faktor eksternal.
Alarm Bahaya dari Boyolangu
Namun, pembelaan tersebut tampaknya menghadapi tantangan validitas jika disandingkan dengan insiden yang lebih besar beberapa hari sebelumnya. Terpisah, ratusan pelajar di SMK Negeri 3 Boyolangu melaporkan keluhan diare massal yang diduga kuat berkorelasi dengan menu MBG yang mereka santap pada Senin, 19 Januari 2026.
Skala insiden di Boyolangu jauh lebih masif dan mengkhawatirkan. Sekretaris Satgas MBG Tulungagung, Sony Welly Ahmadi, mengungkapkan data yang mencengangkan.
“Kami menerima laporan ada 123 pelajar mengalami diare diduga setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin lalu,” terangnya.
Dampak lanjutannya pun terasa signifikan; laporan terbaru mencatat sekitar 70 pelajar terpaksa absen sekolah dengan alasan sakit pasca-insiden tersebut.
Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam bakar, tahu kuning, sambal kecap, selada, dan buah semangka. Komposisi menu ini, jika ditelisik dari kacamata HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), memiliki risiko tinggi.
Sambal kecap dan selada mentah adalah High Risk Foods karena tidak melalui proses pemanasan ulang sebelum disajikan, sehingga sangat rentan terhadap kontaminasi silang jika proses pencucian atau penanganannya tidak higienis.
Respons Cepat dan Pembekuan Operasional
Merespons eskalasi kasus ini, Satgas MBG mengambil langkah tegas. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Mutiara Rawa Selatan di Desa Moyoketen, Kabupaten Tulungagung, diperintahkan untuk menghentikan operasionalnya sementara waktu. Langkah ini diambil guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak sembari menunggu hasil uji laboratorium.
“Menu MBG untuk hari Selasa yang sebenarnya sudah siap, terpaksa kami tarik kembali dan tidak dibagikan. Keputusan ini mutlak demi keselamatan siswa,” tegas Sony.
Investigasi mendalam kini tengah berjalan. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Tulungagung, perwakilan Badan Gizi Nasional, serta Bappeda setempat telah turun ke lapangan. Fokus mereka bukan hanya pada sampel makanan, melainkan evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan sanitasi dapur SPPG.
Apakah para penjamah makanan (food handlers) menggunakan sarung tangan? Apakah air yang digunakan untuk mencuci selada bebas bakteri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci.
Sebagai langkah mitigasi bencana kesehatan, Dinas Kesehatan Tulungagung telah menyiagakan 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh wilayah kabupaten. Kesiapsiagaan ini mencakup ketersediaan obat-obatan rehidrasi dan tenaga medis untuk menangani lonjakan kasus keracunan pangan.
Insiden di Tulungagung ini menjadi peringatan keras bagi implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional. Mengelola penyediaan ribuan porsi makanan setiap hari menuntut disiplin sanitasi setara industri, bukan sekadar dapur rumahan yang diperbesar.
Data dari World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa penyakit bawaan makanan (foodborne diseases) menghambat produktivitas dan membahayakan nyawa, terutama pada kelompok usia sekolah.
Sony Welly Ahmadi menegaskan bahwa nasib operasional SPPG Yayasan Mutiara Rawa Selatan kini bergantung sepenuhnya pada sains. “Hasil uji laboratorium terhadap sampel nasi, lauk, dan sayuran akan menjadi dasar penentuan langkah hukum dan administratif selanjutnya. Untuk sementara, operasional kami bekukan total hingga hasil keluar,” pungkasnya.
Masyarakat kini menanti transparansi hasil laboratorium tersebut. Kasus ini bukan sekadar tentang sakit perut, melainkan tentang kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan negara yang masuk ke dalam tubuh generasi penerus bangsa.
