INDONESIAONLINE – Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) hingga kini belum memperlihatkan dokumen asli dari tujuh pemain naturalisasi yang tengah menjadi sumber kontroversi. Polemik tersebut semakin berlarut tanpa kejelasan penyelesaian.
Seperti diketahui, Malaysia tengah dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain naturalisasi. Atas pelanggaran itu, FAM dikenai denda sebesar 350 ribu franc Swiss atau sekitar Rp7,3 miliar. Sementara tujuh pemain naturalisasi juga dihukum larangan beraktivitas di kancah sepak bola selama satu tahun terhitung sejak 26 September serta denda 2.000 franc Swiss atau sekitar Rp41 juta.
Proses banding terhadap keputusan FIFA telah diajukan. Meski belum ada perkembangan resmi, FAM mengaku telah menunjuk firma hukum internasional dan siap membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Di sisi lain, FAM juga telah memulai investigasi internal. Sekretaris Jenderal FAM Noor Azman Rahman bahkan diberhentikan sementara agar tim independen dapat bekerja tanpa tekanan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Namun, persoalan baru muncul karena hingga kini FAM belum memublikasikan dokumen asli yang menjadi inti permasalahan. Situasi tersebut dinilai dapat memperburuk citra sepak bola Malaysia yang tengah berupaya memperbaiki reputasinya di tingkat internasional.
Menurut laporan Scopp, FAM kini seolah melempar tanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Saat dimintai keterangan mengenai proses naturalisasi tujuh pemain tersebut, Wakil Presiden FAM S. Sivasundaram menegaskan bahwa urusan itu berada di bawah kewenangan kementerian terkait.
“Itu merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya singkat.
Berdasarkan penelusuran, pengajuan naturalisasi tujuh pemain itu dimulai pada Januari dan rampung pada Mei. Mereka bahkan sudah tampil memperkuat Malaysia pada laga FIFA Matchday bulan Juni lalu di Kualifikasi Piala Asia 2027.
“Kami yakin ketujuh pemain ini memiliki garis keturunan Malaysia. Seluruh dokumen menunjukkan hubungan leluhur yang sah, dan kami bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas terkait untuk memastikan fakta terungkap,” jelas Sivasundaram.
Sementara itu, jurnalis senior Malaysia Ahirudin Attan, atau yang dikenal sebagai Rocky Bru, mendesak pemerintah segera membentuk Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) guna menelusuri kasus ini secara transparan.
“Skandal ini mencoreng nama baik negara. Pemerintah tidak seharusnya menunda penyelidikan dan harus bertindak tegas,” katanya.
Ahiruddin juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran kasus tersebut, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana arah sepak bola Malaysia ke depan. “Tidak ada cara instan untuk meraih kejayaan,” tandasnya. (rds/hel)
