Situasi ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Penutupan ruang udara (airspace) yang dilakukan secara mendadak oleh negara-negara seperti Yordania, Irak, dan Lebanon saat terjadi serangan rudal, telah memaksa maskapai penerbangan internasional melakukan reroute (pengalihan rute) atau pembatalan penerbangan.

Bagi industri penerbangan, ini adalah masalah logistik. Namun bagi jemaah umrah, ini adalah ancaman terhadap keselamatan fisik dan kemampuan finansial mereka.

Desakan Mitigasi dari Jawa Timur

Kekhawatiran ini disuarakan dengan lantang dari Gedung DPRD Jawa Timur. Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori “lampu merah”. Puguh, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, tidak ingin pemerintah bersikap reaktif—baru bertindak setelah ada korban atau jemaah yang telantar.

“Ini bukan situasi biasa. Bahkan ada analisis geopolitik yang menyebut potensi pemicu Perang Dunia Ketiga. Sementara kita tahu jemaah umrah Indonesia sedang banyak-banyaknya berada di Makkah, terutama saat momentum high season seperti Ramadan atau libur panjang,” tegas Puguh dalam keterangannya.

Puguh mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, untuk segera mengambil langkah taktis. Ia meminta adanya kanal komunikasi khusus atau posko krisis (crisis center) yang terintegrasi langsung dengan biro perjalanan umrah (PPIU) yang saat ini sedang mendampingi jemaah di Tanah Suci.

Menurutnya, komunikasi adalah kunci vital dalam manajemen krisis. “Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mengawal jamaahnya di sana. Jangan sampai travel berjalan sendiri-sendiri tanpa panduan negara,” ujarnya.

Jebakan Paket “Fix” dan Risiko Finansial

Penting untuk memahami mengapa desakan Puguh ini krusial dengan membedah struktur bisnis perjalanan umrah. Dalam industri ini, mayoritas paket perjalanan bersifat fixed arrangement. Tiket pesawat dipesan dengan sistem block seat pulang-pergi dengan tanggal yang pasti, dan hotel di Makkah serta Madinah dipesan untuk durasi yang tidak bisa diubah seenaknya tanpa biaya penalti yang besar.

Puguh menyoroti kerentanan ini. “Komunikasi ini penting karena paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat fix. Jika penerbangan tertunda karena ruang udara ditutup, travel bisa kesulitan memperpanjang masa tinggal jamaah tanpa biaya tambahan,” jelasnya.

Jika sebuah penerbangan dibatalkan akibat alasan keamanan (force majeure), maskapai mungkin akan menjadwalkan ulang, namun tidak serta merta menanggung biaya akomodasi selama masa tunggu.

Di sinilah potensi jemaah telantar muncul. Siapa yang akan membayar perpanjangan hotel? Bagaimana dengan biaya makan jemaah selama tertahan? Biro perjalanan skala kecil menengah mungkin tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk menanggung biaya tak terduga bagi ratusan jemaahnya.

Tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk diplomasi atau bantuan darurat, beban ini akan jatuh ke pundak jemaah atau menyebabkan travel bangkrut, yang ujung-ujungnya merugikan warga negara.

Besarnya Taruhan Indonesia

Untuk memahami skala urgensi ini, kita perlu melihat data. Berdasarkan data dari Kementerian Agama dan otoritas Arab Saudi, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah umrah terbesar di dunia. Pada tahun 2023 saja, jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Angka ini terus meningkat pasca-pandemi.

Rata-rata per bulan, terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 jemaah Indonesia yang hilir mudik ke Arab Saudi. Jika konflik memanas dan menutup jalur penerbangan selama 3 hari saja, maka ada potensi penumpukan sekitar 10.000 hingga 15.000 jemaah yang tertahan di bandara Jeddah atau Madinah. Ini adalah angka logistik yang masif yang membutuhkan penanganan setingkat operasi negara, bukan sekadar penanganan swasta.

Jalur penerbangan menuju Arab Saudi dari Indonesia umumnya melewati wilayah udara yang beririsan dengan zona konflik atau negara penyangga konflik. Maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Emirates, atau Qatar Airways seringkali harus melintasi wilayah udara sekitar Teluk Persia atau Laut Merah. Ketika Iran dan Israel saling serang, koridor udara ini menjadi zona merah.

Penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada durasi penerbangan dan konsumsi bahan bakar karena pesawat harus memutar (detour). Hal ini tidak hanya menunda kedatangan, tetapi juga mengacaukan rotasi pesawat yang seharusnya mengangkut jemaah pulang ke Tanah Air.

Skenario Terburuk dan Kehadiran Negara

Puguh Wiji Pamungkas mengingatkan bahwa negara harus memiliki skenario mitigasi terburuk. Jika eskalasi meluas hingga mendekati wilayah Arab Saudi—mengingat posisi geografis Saudi yang strategis dan berbatasan dengan Yaman (basis Houthi) serta dekat dengan Iran di seberang Teluk—maka ancaman fisik terhadap jemaah menjadi nyata.

“Saya pikir langkah-langkah mitigatif harus disiapkan sejak dini. Jangan menunggu situasi makin genting. Jaminan keamanan dan kepastian bagi jamaah umrah Indonesia wajib menjadi prioritas,” tandas Puguh.

Ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan skenario evakuasi atau contingency plan jika bandara komersial ditutup total. Fasilitas diplomatik, kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, dan kesiapan armada transportasi darurat harus sudah dipetakan.

“Negara harus hadir memberikan kepastian. Termasuk memfasilitasi kebutuhan penginapan hingga jadwal kepulangan kembali normal. Ini bukan hal kecil. Ada ribuan nyawa WNI yang membutuhkan jaminan keamanan,” tambahnya dengan nada serius.

Kehadiran negara yang dimaksud bukan hanya soal pemulangan, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi untuk memastikan WNI tidak menjadi target atau korban salah sasaran (collateral damage). Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) memang telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice), namun bagi Puguh, imbauan saja tidak cukup bagi mereka yang sudah terlanjur berada di sana.

Aspek lain yang sering luput dari perhatian dalam pemberitaan konflik adalah dampak psikologis. Keluarga jemaah di Indonesia memantau berita perang dengan kecemasan tinggi. Ketidakpastian informasi mengenai kapan keluarga mereka bisa pulang menambah beban mental.

Posko komunikasi yang diusulkan Puguh berfungsi ganda: sebagai pusat koordinasi teknis bagi biro perjalanan dan sebagai pusat informasi tervalidasi bagi keluarga di Tanah Air. Dengan adanya satu pintu informasi resmi dari pemerintah, kepanikan massal akibat berita bohong (hoaks) yang sering beredar di media sosial terkait kondisi perang bisa diredam.

Tanggung Jawab Konstitusi

Dalam konteks ketatanegaraan, apa yang disuarakan oleh Puguh adalah manifestasi dari amanat Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Jemaah umrah adalah duta bangsa yang sedang beribadah, dan keselamatan mereka adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.

Konflik di Timur Tengah memiliki sejarah panjang dan kompleksitas yang tinggi. Gencatan senjata bisa terjadi hari ini, namun serangan rudal bisa kembali terjadi esok hari. Volatilitas inilah yang harus diwaspadai. Pemerintah Indonesia tidak bisa mengontrol tombol peluncuran rudal di Teheran atau Tel Aviv, namun pemerintah memiliki kendali penuh untuk menyusun strategi perlindungan warganya.

Puguh berharap pemerintah tidak hanya memantau perkembangan situasi dari layar monitor di Jakarta, tetapi benar-benar memastikan seluruh jemaah Indonesia yang berada di Tanah Suci tetap aman. Baik mereka yang baru tiba, sedang khusyuk beribadah di depan Ka’bah, maupun yang sedang cemas menunggu kepulangan di ruang tunggu bandara King Abdulaziz.

“Negara harus hadir. Itu yang utama,” pungkas Puguh menutup pernyataannya.

Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat. Apakah mitigasi akan disiapkan secara matang dan terstruktur, ataukah kita akan kembali menyaksikan drama kepanikan jemaah telantar yang seharusnya bisa diantisipasi?

Di tengah geopolitik yang membara, keselamatan nyawa warga negara tidak boleh menjadi pertaruhan. Langkah cepat, terukur, dan terintegrasi adalah satu-satunya jawaban untuk memastikan ibadah tidak berubah menjadi musibah.