Kisah heroik Raja Alam dari Kerajaan Sambaliung yang menolak tunduk pada Belanda. Sejarah persekutuan Bugis-Sulu, pengasingan, hingga lahirnya nama Sambaliung di tanah Berau.
INDONESIAONLINE – Di tepian Sungai Kelay dan Segah yang membelah jantung Kalimantan Timur, kabut sejarah seolah enggan beranjak. Di sanalah, ratusan tahun silam, sebuah drama kekuasaan, harga diri, dan diplomasi bedil pernah meletus dengan dahsyat.
Jauh sebelum hiruk-pikuk pertambangan batu bara mendominasi wajah Berau hari ini, tanah ini adalah panggung bagi para raja yang pantang menundukkan kepala pada Londo (Belanda).
Adalah Raja Alam, atau yang bergelar Sultan Alimuddin, sosok sentral yang namanya kini terpatri abadi, bukan hanya di buku sejarah berdebu, melainkan sebagai identitas satuan elit militer Batalyon Raider 613 di Kalimantan Utara. Namun, di balik heroisme namanya, tersimpan narasi panjang tentang runtuhnya hegemoni, intrik politik belah bambu, dan perlawanan maritim yang mengguncang otoritas kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19.
Senjakala Berau dan Lahirnya Faksi-Faksi
Sejarah mencatat, Kerajaan Berau pernah menjadi entitas politik yang disegani di utara Kalimantan. Namun, roda nasib berputar ketika Kerajaan Banjar—kekuatan dominan di selatan Kalimantan yang mengklaim vasal atas wilayah utara—menyerahkan kedaulatan Berau kepada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1787. Penyerahan ini adalah buah simalakama; sebuah kontrak politik yang mengubah peta kekuasaan selamanya.
Ketika kongsi dagang VOC bangkrut dan bubar pada pergantian abad ke-19, kekosongan kekuasaan (vacuum of power) melanda wilayah timur Borneo. Kerajaan Berau yang tua itu bak bejana retak yang akhirnya pecah berkeping.
Hendrik Herman Juynboll, dalam catatannya yang berjudul Gids voor de tentoonstelling van ethnographische voorwerpen van Goenoeng Taboer (Oost-Borneo), melukiskan fragmentasi ini dengan detail. Berau terbelah menjadi entitas-entitas yang lebih kecil: Gunung Tabur, Bulungan, dan Sambaliung.
Di tengah turbulensi politik inilah, Raja Alam muncul sebagai pemimpin faksi Sambaliung pada kisaran tahun 1810-an. Ia bukan sekadar bangsawan yang duduk manis di singgasana, melainkan seorang strategus yang memahami bahwa kedaulatan harus ditegakkan dengan besi dan darah.
Filosofi “Sembah yang Tak Diberikan”
Nama “Sambaliung” sendiri bukanlah sekadar toponimi kosong. Ia adalah manifesto politik. Surat kabar De Locomotief edisi 30 Januari 1888 mengupas etimologi nama kerajaan ini dengan tajam. Awalnya, wilayah kekuasaan Raja Alam dikenal dengan nama Tanjung. Namun, sikap politik sang Raja mengubah segalanya.
Kata “Sambaliung” diyakini berasal dari dua suku kata: “Sembah” yang bermakna penghormatan atau merendahkan diri, dan “Liung” (dalam dialek Banjar/lokal) yang berarti “tidak diberikan” atau “ditolak”. Jika disatukan, Sambaliung bermakna “Sembah yang Tidak Diberikan”.
Sebuah pesan simbolis yang sangat keras ditujukan kepada Kesultanan Gunung Tabur—rival utamanya—dan tentu saja kepada pemerintah kolonial Belanda yang mencoba menancapkan kuku kekuasaannya.
Sjahrial Hanan dkk, dalam bukunya Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimantan Timur, mencatat bahwa Raja Alam membangun basis kekuatan ganda. Ia memiliki istana di Tanjung, namun juga membangun pertahanan di dekat Kampung Bugis (Tanjung Redeb modern).
Wilayah kekuasaannya membentang luas hingga ke pesisir Batu Putih, sebuah kawasan strategis yang menghadap langsung ke Selat Makassar, jalur nadi perdagangan maritim nusantara.
Aliansi Maritim: Bugis dan Bajak Laut Sulu
Keberanian Raja Alam menantang Belanda tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah seorang diplomat ulung yang berhasil merajut aliansi multietnis yang menakutkan. Menyadari bahwa kekuatan darat saja tidak cukup menghadapi meriam kapal Belanda, Raja Alam merangkul para penguasa lautan.
Di satu sisi, ia menjalin hubungan darah dengan komunitas Bugis yang terkenal sebagai petarung tangguh. Orang-orang Bugis di kawasan itu dipimpin oleh Panglima Limbuti, keturunan langsung La Madu Daeng Pallawa, sang perintis Kampung Bugis di Tanjung Redeb.
Ikatan ini diperkuat melalui pernikahan politis. Raja Alam menyunting Andi Nantu, seorang perempuan berdarah campuran Bugis-Kutai, putri dari Pangeran Petta dan Aji Bungsu. Pernikahan ini mengonsolidasikan kekuatan diaspora Bugis di Kalimantan Timur ke dalam barisan pertahanan Sambaliung.
Di sisi lain, dan ini yang paling membuat Belanda geram, Raja Alam bersahabat karib dengan orang-orang Sulu. Dalam kacamata kolonial, orang Sulu sering dicap sebagai bajak laut (zeeroovers) yang mengganggu monopoli dagang. Namun bagi Raja Alam, mereka adalah angkatan laut yang efektif.
Komunitas Sulu ini dipimpin oleh Syarif Dakula, seorang tokoh karismatik yang kemudian menjadi menantu Raja Alam setelah menikahi putrinya, Ammas Mira.
Aliansi “Segitiga Besi” antara Kerajaan Sambaliung (lokal), Diaspora Bugis, dan Armada Sulu menciptakan blokade kekuatan yang sulit ditembus oleh pengaruh Belanda di pesisir timur Kalimantan selama beberapa dekade.
Ketegangan memuncak ketika Pemerintah Hindia Belanda, di bawah Residen Chr. Galdman, mengirim utusan resmi. Misi mereka standar: menyodorkan kontrak politik yang mewajibkan Sambaliung mengakui kedaulatan Belanda, mengibarkan bendera triwarna, dan tunduk pada aturan pajak kolonial. Hal serupa telah dipaksakan kepada kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.
Namun, jawaban yang diterima utusan Belanda di Sambaliung sungguh di luar dugaan. Tidak ada basa-basi diplomatik. Seperti dicatat oleh Moh. Noor dkk dalam Cerita Rakyat Dari Kalimantan Timur, Raja Alam dengan lantang menyerukan kalimat yang kelak menjadi legenda:
“Sampaikan saja kepada atasanmu bahwa kami pantang bertuankan kulit putih!”
Penolakan ini adalah deklarasi perang terbuka. Bagi Belanda, sikap Raja Alam adalah preseden buruk yang bisa memicu pemberontakan di wilayah lain jika dibiarkan. Harga diri pemerintah kolonial dipertaruhkan di belantara Kalimantan.
Ekspedisi Hukuman 1834: Kehancuran dan Pengasingan
Reaksi Belanda datang dalam bentuk mesiu. Pada tahun 1834, Gubernur Jenderal di Batavia memerintahkan ekspedisi militer untuk menghukum Sambaliung. Armada kapal perang (oorlogsschepen) dikerahkan di bawah komando Kapten Laut Anemaelt, seorang perwira angkatan laut yang kenyang pengalaman tempur di perairan Nusantara.
Pertempuran tidak seimbang terjadi. Meriam-meriam modern kapal Belanda memborbardir basis pertahanan Raja Alam di Batu Putih dan Tanjung Redeb. Kendati pasukan gabungan Sambaliung, Bugis, dan Sulu memberikan perlawanan sengit dengan taktik gerilya laut dan darat, superioritas teknologi militer Belanda akhirnya mematahkan pertahanan mereka.
Istana dibakar, benteng dihancurkan. Raja Alam, sang singa Sambaliung, akhirnya tertangkap. Demi memutus mata rantai perlawanan, Belanda memutuskan untuk mengasingkan Raja Alam jauh dari tanah kelahirannya. Ia dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan, pusat kekuatan Belanda di Indonesia Timur saat itu.
Dengan hilangnya Raja Alam, Belanda menyerahkan administrasi wilayah Sambaliung kepada rivalnya, Sultan Gunung Tabur yang bernama Aji Kuning. Aji Kuning dianggap lebih kooperatif dan tidak berbahaya bagi kepentingan dagang Belanda. Ini adalah taktik klasik Devide et Impera (pecah belah dan kuasai) yang dimainkan dengan sempurna.
Sumpah Setia dan Kepulangan yang Pahit
Namun, politik selalu dinamis. Aji Kuning ternyata tidak mampu mengendalikan gejolak di bekas wilayah Sambaliung sepenuhnya. Loyalitas rakyat kepada Raja Alam masih kuat. Belanda, yang pragmatis dan mengutamakan stabilitas demi perdagangan, akhirnya melunak. Mereka menyadari bahwa hanya Raja Alam yang bisa menertibkan wilayah tersebut.
Negosiasi dilakukan di pengasingan. Raja Alam, mungkin menyadari bahwa perlawanan fisik frontal telah gagal, memilih jalan kompromi demi kelangsungan dinasti dan rakyatnya. Kesepakatan tercapai: Raja Alam boleh pulang, dengan syarat harus tunduk mutlak pada Batavia.
Pada tanggal 24 Juni 1837, sebuah upacara sakral namun getir digelar. Di hadapan Gubernur Sulawesi dan perwakilan Pemerintah Hindia Belanda, Raja Alam beserta putranya, Simoeso Maharaja Dinda, mengucapkan sumpah setia. Momen ini menandai berakhirnya era perlawanan bersenjata Sambaliung.
Raja Alam diperbolehkan kembali berkuasa di Batu Putih, pusat kekuasaan lamanya. Namun, statusnya tidak lagi sebagai raja merdeka yang berdaulat penuh. Wilayahnya secara administratif ditempatkan di bawah pengawasan Kesultanan Gunung Tabur, meskipun secara de facto ia tetaplah penguasa yang disegani rakyatnya.
Raja Alam menghabiskan sisa hidupnya memimpin rakyatnya dalam tatanan baru tersebut hingga wafat pada tahun 1844. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, menjaga eksistensi Sambaliung hingga masa kemerdekaan Indonesia kelak menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan ini.
Kisah Raja Alam adalah mikrokosmos dari perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme: ada keberanian, ada pengkhianatan, ada kekalahan militer, namun ada pula strategi bertahan hidup (survival).
Meskipun pada akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian damai, semangat awal Raja Alam yang menolak “Sembah” kepada penjajah tetap menjadi api sejarah yang tak pernah padam. Filosofi “Sambaliung” mengajarkan bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa ditawar dengan mudah.
Hari ini, jika Anda berkunjung ke Tanjung Redeb, Anda mungkin tidak lagi melihat kapal perang Kapten Anemaelt atau perahu bajak laut Syarif Dakula. Namun, nama Raja Alam tetap hidup, berderap dalam langkah tegap para prajurit Batalyon Raider 613/Raja Alam, menjaga perbatasan utara negeri ini—wilayah yang dahulu ia pertahankan dengan darah dan air mata.
Referensi:
Juynboll, H.H. (1909). Gids voor de tentoonstelling van ethnographische voorwerpen van Goenoeng Taboer (Oost-Borneo). Menjelaskan fragmentasi Berau menjadi Gunung Tabur, Sambaliung, dan Bulungan pasca-VOC.
Surat kabar De Locomotief, edisi 30 Januari 1888. Menguraikan asal kata “Sembah” dan “Liung” sebagai bentuk perlawanan simbolis.
Hanan, Sjahrial, dkk. (2010). Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimantan Timur. Mengonfirmasi lokasi istana di Tanjung dan Kampung Bugis, serta peran Batu Putih.
Noor, Moh, dkk. (1982). Cerita Rakyat Dari Kalimantan Timur. Sumber kutipan “Pantang bertuankan kulit putih”.
Arsip kolonial mencatat ekspedisi tahun 1834 di bawah komando Kapten Laut Anemaelt dan pengasingan ke Makassar.
Arsip perjanjian 24 Juni 1837 antara Raja Alam (dan putranya Simoeso) dengan Gubernur Sulawesi (Hindia Belanda).
