INDONESIAONLINE – Indonesia memastikan diri bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mengakhiri eskalasi konflik di Jalur Gaza. Langkah ini menempatkan Indonesia bersama Arab Saudi dan tujuh negara mayoritas Muslim lainnya dalam upaya stabilisasi kawasan melalui pemerintahan transisi.
Melalui pengumuman resmi di akun X Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Kamis (22/1/2026), pemerintah menyatakan kesiapannya memenuhi undangan Presiden Trump. Selain Indonesia, negara-negara yang turut menyatakan dukungan dan bergabung antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar,Turki, Mesir, Yordania, Pakistan,Kuwait.
“Para menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza,” kata Kemlu RI.
Bergabungnya Indonesia merupakan bentuk komitmen untuk mendukung rencana komprehensif dalam mengakhiri perang di Gaza. Dewan ini dirancang untuk bertindak sebagai pemerintahan transisi yang bertugas mengawasi jalannya misi perdamaian dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur.
Langkah strategis ini diklaim selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang menitikberatkan pada:
- Pengukuhan gencatan senjata permanen di wilayah Gaza.
- Proses rekonstruksi besar-besaran pascakonflik.
- Pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional.
Dinamika Global dan Tantangan Dewan
Meski mendapatkan dukungan dari blok Timur Tengah dan Asia, pembentukan dewan ini tak lepas dari kontroversi. Setiap negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di dewan tersebut diminta memberikan kontribusi dana sebesar $1 miliar.
Selain itu, keberadaan dewan ini memicu ketegangan diplomatik di beberapa titik. Dari Eropa, Prancis mengisyaratkan penolakan untuk bergabung karena dewan ini dianggap berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski setuju bergabung, menyatakan ketidaksukaannya atas kehadiran diplomat dari Turki dan Qatar dalam jajaran Dewan Eksekutif Gaza.
Langkah ini juga diwarnai persaingan pengaruh antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam merebut dukungan dari pemerintahan Trump.
Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan suara negara-negara Muslim dapat lebih kuat dalam memastikan terciptanya stabilitas jangka panjang serta keamanan bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut.
