Iran dilanda demo besar akibat krisis ekonomi. 646 tewas, ribuan ditangkap. Kemlu RI pastikan WNI aman. Simak kronologi lengkap tragedi ini.
INDONESIAONLINE – Awan hitam ketidakpastian kini tengah menyelimuti langit Iran. Sejak pengujung tahun 2025, negara yang kaya akan sejarah peradaban Persia ini berubah menjadi lautan api kemarahan. Apa yang bermula dari keluhan ibu-ibu di pasar mengenai harga roti, kini telah bermetamorfosis menjadi gerakan perlawanan politik paling mematikan dalam sejarah modern Republik Islam tersebut.
Gelombang demonstrasi nasional yang meletus sejak 28 Desember 2025 bukan lagi sekadar protes perut lapar. Ini adalah akumulasi keputusasaan kolektif rakyat terhadap runtuhnya fondasi ekonomi yang diperparah dengan respons represif negara.
Laporan terbaru dari lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) melukiskan gambaran mengerikan: sedikitnya 646 nyawa melayang dan ribuan warga sipil dijebloskan ke penjara hanya dalam kurun waktu dua pekan.
Anatomi Kehancuran: Saat Mata Uang Tak Lagi Berharga
Akar dari kerusuhan berdarah ini dapat ditarik pada satu indikator ekonomi yang fatal: hancurnya nilai tukar mata uang. Pada 28 Desember 2025, pasar-pasar utama di Teheran terguncang hebat ketika nilai tukar Rial Iran menyentuh titik terendah sepanjang sejarah, yakni 1,42 juta rial per satu dolar AS.
Angka ini bukan sekadar statistik di papan bursa, melainkan vonis mati bagi daya beli masyarakat. Dalam semalam, harga bahan pokok seperti roti, beras, dan minyak goreng melambung ke level yang tak terjangkau oleh kelas pekerja, apalagi kaum miskin. Situasi ini diperburuk oleh keputusan tidak populer pemerintah yang menaikkan harga bensin bersubsidi pada awal Desember—sebuah kebijakan yang menyulut sumbu di tengah tumpukan mesiu inflasi dan pengangguran yang menahun.
Pada 29 Desember, kepanikan pasar berubah menjadi kemarahan jalanan. Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, menjadi “tumbal” pertama dengan pengunduran dirinya. Namun, langkah ini gagal meredam amarah. Publik menilai pergantian pejabat hanyalah kosmetik di wajah sistem ekonomi yang sudah bobrok.
Eskalasi Konflik: Dari Pasar ke Medan Perang Kota
Transisi dari protes ekonomi ke kerusuhan politik terjadi sangat cepat. Presiden Masoud Pezeshkian sempat mencoba merangkul pelaku usaha pada 30 Desember dengan janji pemulihan ekonomi, namun kepercayaan publik sudah berada di titik nol.
Penunjukan Abdolnasser Hemmati sebagai gubernur bank sentral baru pada 31 Desember pun disambut dingin, bahkan direspon dengan eskalasi kekerasan di Kota Fasa, di mana massa mulai menyerbu simbol-simbol pemerintahan.
Tahun baru 2026 dibuka dengan duka. Pada 1 Januari, darah pertama tumpah. Tujuh orang dilaporkan tewas dengan bentrokan terparah terjadi di Azna, Provinsi Lorestan. Video amatir yang lolos ke media sosial memperlihatkan pemandangan chaos: gedung-gedung terbakar, suara rentetan tembakan, dan barikade api di tengah jalan raya.
Puncaknya terjadi ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 3 Januari 2026 mengeluarkan fatwa politik yang menyebut para demonstran sebagai “perusuh” yang harus diberi pelajaran. Narasi ini memberikan lampu hijau bagi aparat keamanan—termasuk Garda Revolusi—untuk menggunakan kekuatan penuh. Akibatnya fatal, korban jiwa melonjak drastis dari hari ke hari.
Strategi “Tangan Besi” dan Pemblokiran Informasi
Pemerintah Iran menerapkan strategi klasik dalam meredam pemberontakan: isolasi dan represi. Pada 8 Januari, di tengah seruan aksi dari putra mahkota Iran di pengasingan, pemerintah memutus akses internet dan sambungan telepon internasional.
Iran menjadi “kotak hitam” yang terisolasi dari dunia luar, memungkinkan aparat melakukan penyisiran tanpa pantauan real-time dari komunitas internasional.
Jaksa Agung Iran bahkan mengeluarkan ancaman hukum yang mengerikan pada 10 Januari. Ia menyatakan bahwa peserta demonstrasi dapat dikategorikan sebagai Moharebeh atau “Musuh Tuhan”. Dalam sistem hukum syariat yang dianut Iran, label ini membawa konsekuensi hukuman mati.
Namun, ancaman tiang gantungan ternyata tidak menyurutkan nyali demonstran. Justru, jumlah korban tewas meroket menjadi 544 orang pada 11 Januari, dan mencapai angka 646 orang pada 12 Januari 2026.
Faktor Eksternal: Bayang-Bayang Intervensi AS
Krisis domestik ini semakin rumit dengan masuknya variabel geopolitik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan agresifnya terhadap Teheran, langsung memberikan ultimatum. Pada 2 Januari, Trump memperingatkan Iran untuk menghentikan kekerasan, bahkan secara terbuka mengancam akan melakukan intervensi militer jika pembantaian terhadap demonstran terus berlanjut.
Pernyataan Trump ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan dukungan moral bagi demonstran; di sisi lain, memberikan amunisi bagi rezim Teheran untuk menuduh bahwa protes ini adalah “konspirasi asing” yang didalangi oleh Amerika Serikat, sebuah narasi yang digunakan untuk memobilisasi massa pro-pemerintah pada 12 Januari.
Di tengah situasi yang mencekam, nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran menjadi perhatian utama Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bergerak cepat melakukan pemantauan intensif melalui KBRI Teheran.
Berdasarkan data resmi, terdapat sekitar 386 WNI yang menetap di Iran. Mayoritas dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di kota pusat pendidikan agama seperti Qom dan Isfahan, serta sebagian di Teheran. Kabar baiknya, Kemlu RI memastikan hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa maupun luka dalam gelombang kerusuhan tersebut.
“Kami terus menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di sana. Sejauh ini kondisi mereka aman, namun kewaspadaan tingkat tinggi tetap diberlakukan,” demikian intisari pernyataan resmi pemerintah.
WNI diimbau keras untuk menghindari kerumunan massa, tidak mendekati lokasi demonstrasi, dan terus berkoordinasi dengan pihak kedutaan.
Demonstrasi Iran 2025–2026 ini tercatat sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di kawasan Timur Tengah dalam satu dekade terakhir. Yang membedakan protes kali ini dengan gelombang protes tahun 2009 atau 2019 adalah kombinasi fatal antara kolaps ekonomi total dan hilangnya legitimasi politik penguasa di mata generasi muda.
Hingga berita ini diturunkan, stabilitas di Iran masih jauh dari kata pulih. Meskipun pemerintah mengklaim telah menguasai situasi dengan pengerahan demonstran tandingan, bara api perlawanan di akar rumput diyakini masih menyala. Dunia internasional kini menahan napas, menanti apakah krisis ini akan berujung pada reformasi, revolusi, atau justru tragedi kemanusiaan yang lebih besar lagi (ina/dnv).
