Pemkab Malang dan PT Agrinas percepat pembangunan KDKMP. Pusat pangan dan ekonomi desa berbasis multifungsi untuk stabilitas harga dan kesejahteraan.

INDONESIAONLINE – Stabilitas harga pangan dan penguatan ekonomi di akar rumput tidak lagi cukup hanya dengan slogan. Di Kabupaten Malang, strategi tersebut diterjemahkan melalui pembangunan fisik infrastruktur ekonomi yang masif di tingkat desa. Langkah konkret ini terlihat dari percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini menjadi fokus utama kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan PT. Agrinas Pangan Nusantara.

Pada Minggu (15/2/2026), sebuah tinjauan lapangan strategis dilakukan di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari. Bukan sekadar kunjungan seremonial, kehadiran Wakil Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, menandakan adanya eskalasi serius dalam upaya menjaga kedaulatan pangan di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang.

Kedatangan Trenggono disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, didampingi Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, unsur pertahanan teritorial, dan badan usaha strategis nasional dalam membentengi ekonomi kerakyatan.

Transformasi Koperasi: Dari Simpan Pinjam ke Rantai Pasok

Koperasi di Indonesia seringkali terjebak pada stigma lama: hanya sebatas aktivitas simpan pinjam atau toko kelontong skala kecil yang sulit berkembang. Namun, konsep KDKMP yang diusung dalam kolaborasi ini mencoba mendobrak pola tersebut.

Dalam tinjauannya, Trenggono menegaskan bahwa KDKMP didesain sebagai hub atau pusat distribusi logistik. Tujuannya spesifik: memangkas rantai pasok pangan yang selama ini terlalu panjang dan merugikan, baik bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat desa sebagai konsumen.

“Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi pusat distribusi dan penguatan rantai pasok pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Trenggono di sela-sela peninjauan konstruksi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir kerap menunjukkan bahwa volatilitas harga pangan (volatile food) menjadi penyumbang inflasi terbesar di daerah. Komoditas seperti beras, cabai, dan minyak goreng sering mengalami fluktuasi harga akibat distribusi yang tidak efisien.

Kehadiran KDKMP dengan dukungan PT. Agrinas Pangan Nusantara—yang memiliki jaringan logistik nasional—diharapkan mampu memotong jalur distribusi tersebut. Barang dari produsen bisa langsung masuk ke KDKMP, menekan harga jual di tingkat konsumen akhir.

Salah satu poin menarik yang mencuat dalam kunjungan kerja ini adalah arahan Trenggono mengenai utilitas bangunan. Ia mengkritisi jika gedung KDKMP yang dibangun megah hanya digunakan untuk aktivitas dagang semata. Menurutnya, aset fisik di desa harus memiliki nilai guna ganda (multiplier effect) untuk memaksimalkan pendapatan koperasi.

Trenggono menyarankan agar gedung KDKMP di Randuagung, dan nantinya di wilayah lain di Kabupaten Malang, difungsikan secara multifungsi.

“Gedung ini tidak boleh hanya jadi gudang atau toko. Ia harus hidup. Bisa digunakan sebagai gedung pernikahan, tempat pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, rapat desa, maupun berbagai acara lainnya,” usulnya.

Usulan ini sejalan dengan prinsip manajemen aset modern. Gedung serbaguna di tingkat desa adalah komoditas langka. Dengan menyewakan fasilitas untuk hajatan warga atau pertemuan resmi, KDKMP mendapatkan arus kas (cash flow) tambahan di luar bisnis inti perdagangan pangan.

Pendapatan pasif dari penyewaan aset ini krusial untuk menjaga likuiditas koperasi agar tetap sehat dan mandiri, tanpa harus terus-menerus meminta suntikan modal dari pemerintah.

Sinergi Pemerintah Daerah dan BUMN Pangan

Keterlibatan PT. Agrinas Pangan Nusantara dalam proyek ini memberikan bobot tersendiri. Sebagai entitas yang kerap bersinggungan dengan ketahanan pangan strategis nasional, kehadiran Agrinas di Malang menunjukkan bahwa wilayah ini diproyeksikan sebagai salah satu pilot project keberhasilan ekonomi desa terintegrasi.

“Pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan BUMN pangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah kunci,” tutur Trenggono.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Kabupaten Malang memiliki topografi dan demografi yang unik. Dengan wilayah yang luas membentang dari pegunungan hingga pesisir, tantangan distribusi logistik di Malang cukup tinggi. Tanpa adanya sistem pergudangan dan distribusi yang terpadu seperti KDKMP, disparitas harga antar-kecamatan bisa terjadi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, merespons positif arahan tersebut. Sebagai birokrat yang memiliki latar belakang teknis kuat—sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK)—Budiar memahami betul aspek teknis pembangunan fisik yang sedang berjalan.

Budiar menegaskan komitmen Pemkab Malang untuk mengawal proyek ini hingga tuntas. Bagi Pemkab, KDKMP bukan sekadar proyek fisik, melainkan infrastruktur ekonomi.

“Diharapkan proses pembangunan fisik dapat berjalan sesuai target serta gerai KDKMP di Desa Randuagung dapat segera beroperasi optimal,” ujar Budiar. Ia menekankan bahwa target akhirnya adalah menciptakan pusat ekonomi desa yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Inklusif dan Berkelanjutan: Tantangan Implementasi

Kata “inklusif” yang dilontarkan Budiar memiliki makna mendalam. KDKMP tidak boleh menjadi menara gading yang hanya dikuasai segelintir elit desa. Koperasi ini harus mampu merangkul petani lokal, UMKM desa, dan warga miskin untuk terlibat dalam ekosistemnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tantangan terbesar koperasi di Indonesia adalah modernisasi manajemen dan digitalisasi. Fisik bangunan yang megah di Randuagung hanyalah cangkang. “Isi” dari koperasi tersebut—yakni sistem manajemen stok, transparansi keuangan, dan kemampuan adaptasi pasar—akan menjadi penentu keberhasilan jangka panjang.

Kunjungan rombongan Agrinas yang juga meninjau tata kelola distribusi barang mengindikasikan bahwa pendampingan tidak akan berhenti pada peletakan batu atau gunting pita. Ada indikasi kuat bahwa Agrinas akan melakukan transfer pengetahuan (transfer of knowledge) terkait manajemen logistik modern kepada pengelola KDKMP setempat.

Pemilihan Randuagung, Singosari sebagai lokasi tinjauan bukan kebetulan. Singosari merupakan salah satu kecamatan penyangga utama di utara Malang yang sedang berkembang pesat, terlebih dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari.

Keberadaan KDKMP di lokasi ini strategis untuk melayani kebutuhan pangan pekerja industri, pariwisata, maupun masyarakat agraris di sekitarnya. Jika model di Randuagung ini sukses, skema ini sangat mungkin diduplikasi (copy-paste) ke ratusan desa lain di Kabupaten Malang.

Bayangkan jika setiap desa di Kabupaten Malang memiliki satu KDKMP yang berfungsi sebagai penyangga harga dan pusat kegiatan warga. Ketergantungan masyarakat desa terhadap pasar induk di kota bisa dikurangi. Perputaran uang akan tertahan lebih lama di desa, tidak langsung lari ke kota besar. Inilah esensi dari ekonomi kerakyatan yang sebenarnya.

Urgensi Ketahanan Pangan Daerah

Langkah Pemkab Malang dan PT. Agrinas ini relevan dengan kondisi global dan nasional yang menuntut kemandirian pangan. Ancaman perubahan iklim yang memengaruhi masa panen, serta dinamika geopolitik yang bisa mengganggu impor bahan baku, menuntut setiap daerah memiliki “lumbung” sendiri.

KDKMP berfungsi sebagai lumbung modern tersebut. Ia bukan lumbung padi tradisional, melainkan lumbung data, lumbung stok, dan lumbung distribusi.

Kehadiran Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho dalam rombongan juga menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional (Hankamrata). TNI memiliki kepentingan untuk memastikan logistik di wilayah teritorial aman. Kolaborasi sipil-militer melalui BUMN dan Pemda ini menciptakan jaring pengaman berlapis bagi masyarakat.

Masyarakat Randuagung kini menanti penyelesaian fisik gedung yang ditargetkan segera rampung tersebut. Gagasan Trenggono untuk menjadikan gedung tersebut sebagai lokasi resepsi pernikahan atau rapat desa menjadi angin segar.

Selama ini, masyarakat desa seringkali kesulitan mencari gedung representatif dengan harga terjangkau untuk menggelar hajatan. Jika KDKMP mampu menyediakan fasilitas ini dengan harga kompetitif bagi anggotanya, maka rasa memiliki (sense of belonging) warga terhadap koperasi akan meningkat drastis.

Koperasi tidak lagi dipandang sebagai lembaga asing, melainkan bagian dari siklus hidup mereka—dari urusan dapur (pangan) hingga urusan sosial (hajatan).

Sinergi antara Pemkab Malang dan PT. Agrinas Pangan Nusantara di Randuagung adalah sebuah eksperimen besar dalam rekayasa sosial-ekonomi pedesaan. Dengan memadukan fungsi logistik pangan, stabilitas harga, dan optimalisasi aset properti (gedung serbaguna), KDKMP berpotensi menjadi model baru koperasi Indonesia masa depan.

Kunci keberhasilan selanjutnya terletak pada konsistensi. Konsistensi Pemkab Malang dalam mengawasi, konsistensi Agrinas dalam menyuplai logistik, dan konsistensi pengurus koperasi dalam menjaga amanah dan profesionalisme. Jika ketiga pilar ini berdiri tegak, Randuagung tidak hanya akan memiliki gedung baru, tetapi juga fondasi ekonomi baru yang kokoh (to/dnv).